JAKARTA, KalderaNews.com — Pandemi Covid-19 berimbas pada kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, serta politik di berbagai negara. Profesor Riset Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, pandemi ini telah mengubah pola hidup masyarakat.
BACA JUGA:
- Saintis Cantik Ini Kembangkan Alat Tes COVID-19 Praktis, Semudah Tes Kehamilan
- Kepuasan dan Kepercayaan Customer Jadi Kunci Kesuksesan Bisnis di Masa Transisi
- Teknologi dan Inovasi Keuangan: Evolusi Bisnis Perbankan
- Buruan, 75 Beasiswa Master (S2) Double Degree Swiss German University Tutup 15 Juni 2020
- Charles Lim: Indonesia Jadi Sasaran Empuk Serangan Siber
- Lanskap Strategi Bisnis di Tengah Krisis Pandemi Covid-19 dan The New Normal
- Rahasia dan Trik Menyiasati Restrukturisasi Pinjaman Bank buat Pengusaha di Tengah Pademi Covid-19
- Inilah Keunggulan Program Double Degree MM-MBA di Swiss German University
- Inilah Dampak dan Peluang Bisnis dari Covid-19 bagi Sektor Industri di Indonesia
“Dalam keadaan seperti ini, warga masyarakat tentunya mengharapkan adanya petunjuk yang jelas berupa kebijakan-kebijakan yang mudah dipahami dan mengikat semua, sehingga kita mempunyai kepastian dalam melaksanakan protokol kesehatan,” paparnya dalam webinar bertajuk “Talk To Scientists: Fenomena PSBB, New Normal, dan Mobilitas dalam Kajian Sosial”, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kebijakan yang diberlakukan harus betul-betul sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena pengguna kebijakan itu ujung-ujungnya adalah untuk rakyat. “Karena penggunanya rakyat, tentu yang harus dipikirkan adalah kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat,” urai dia.
Dalam masa pandemi ini, kata Siti Zuhro, para peneliti turut memberikan respon berupa kontribusi kegiatan penelitian serta pemikiran. “Ada pembelajaran berharga yang harus digarisbawahi. Semua harus bekerjasama, bahu-membahu melibatkan masyarakat. Kata kuncinya adalah pelibatan masyarakat,” katanya. Kata kunci lainnya adalah membuat masyarakat cerdas, masyarakat yang sadar bahwa kebersihan itu luar biasa penting.
Sementara, Rusli Cahyadi dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI menyatakan bahwa perlu ada hubungan yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. “Dari hasil kajian penelitian terkait mobilitas dan transportasi, ada potensi kepatuhan atau disiplin dalam masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat pemerintah,” ujar Rusli.
Menurutnya, potensi kepatuhan dan keterlibatan masyarakat itu sering dikacaukan narasi yang bertolak belakang yang sering dikemukakan pejabat pemerintah. Dari survey yang pernah dilakukan, data menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan mereka punya pengetahuan terhadap kelompok rentan dan orang dengan tanpa gejala. “Intinya, pengetahuan para responden terhadap penyakit ini, kemudian kekhawatiran menjadi faktor mereka membatalkan untuk mudik,” ujarnya.
Sedangkan Peneliti Pusat Peneliti Kependudukan LIPI, Deny Hidayati memaparkan hasil survey tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan dampaknya terhadap ketahanan masyarakat. Survei ini dilakukan secara daring pada 3-12 Mei 2020 dengan total valid responden sebanyak 919 orang berusia 15 tahun ke atas di wilayah PSBB DKI, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
“Pelaksanaan PSBB berdampak cukup signifikan terhadap livelihood responden, kebanyakan masyarakat kehilangan sebagian besar pendapatan dan kehilangan pekerjaan,” ujar Deny.
Kemampuan responden untuk bertahan selama pelaksanaan PSBB, lanjutnya, juga sangat terbatas. “Penerima bantuan, kebanyakan hanya mampu bertahan seminggu ke depan, dan non penerima bantuan, sebagian besar tidak mampu lagi bertahan tanpa bantuan pemerintah,” imbuhnya.
Deny juga menyatakan bahwa bantuan kebutuhan pokok dari pemerintah sangat penting dan darurat agar masyarakat dapat bertahan hidup. “Bantuan sudah didistribusikan, tetapi mengalami banyak masalah dalam pelaksanaannya,” katanya. (yp)
* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu
Leave a Reply