JAKARTA, KalderaNews.com – Sekretaris Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), Dr. Osbin Samosir, M.Si menegaskan isu identitas adalah upaya menonjolkan primordialisme identitasnya karena merasa kurang/tidak mendapatkan pengakuan, sehingga perlu legitimasi. Misalnya, kelas social (buruh, petani), primordialisme jenis kelamin (perjuangan kaum perempuan 30 persen), primordialisme warna kulit, primordialisme suku, primordialisme agama. Penguatan identitas adalah hal sangat umum dan tidak menjadi masalah.
Identitas menjadi masalah ketika isu itu masuk dalam ranah politik praktis. Dan itu berbahaya. Di Indonesia sendiri ada dua primordialisme politik paling sensitif, yakni primordialisme suku dan primordialisme agama. Primordialisme paling menonjol yakni agama yang sudah dimulai sejak masa Volksraad 1933.
BACA JUGA:
- Dr. Osbin Samosir, M.Si Ajak Siswa SMA Global Prestasi Tidak Golput
- Berkat Beasiswa StuNed 18 Staf Kemenkumham Ikuti Diklat Penyuluh Hukum
- 720 Siswa SMP di Jateng Ikuti Kawah Kepemimpinan Pelajar
“Menakutkankah primordialisme politik di Indonesia? Sejarah di Volksraad sebelum kemerdekaan, kerelaan saudara-saudara beragama Muslim mencoret 7 kata Sila ke 1 Pancasila hingga Era Reformasi memang tidak menunjukkan kekhawatiran yg mencemaskan. Amati saja partai agamis (yang moderat maupun yang ideologis agama) selama 4 (empat) kali pemilu Era Reformasi,” tandasnya di acara seminar yang diselenggarakan Yayasan Anak Bangsa & FISIP Universitas 17 Agustus ’45 Jakarta bertajuk “Mengawal Pilpres dan Pileg 2019 Berjalan Aman, Damai, dan Berintegritas” di Auditorium Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Senin, 25 Maret 2019.
Dosen Ilmu Politik Fisipol Universitas Kristen Indonesia dan UPN Veteran Negeri Jakarta ini menegaskan politik identitas dari sudut pandang pemilihan umum sebenarnya tidak mengkhawatirkan malah partai partai ideologis agama seperti PKS dan PBB cenderung semakin ditinggalkan pemilihnya. Sementara partai nasionalis silih berganti menjadi pemenang pemilu yang sangat menonjol.
Oleh sebab itu, anak-anak muda sebagai garam dan terang untuk Indonesia dan dunia harus bercahaya dalam kegelapan dan berusaha agar kegelapan tidak dapat memadamkannya.
“Sejarah Indonesia adalah sejarah pluralisme, sejarah keluarga Indonesia. Setiap anak bangsa bertanggungjawab atas bangsa ini sebagai bahagian dari keluarga besar bernama Indonesia (Founding Fathers). Sila ke 4 Pancasila: Kita berhikmat maka bangsa akan bermartabat, misalkan tidak menjadi penyebar hoax,” tandasnya di acara yang menghadirkan narasumber Dosen Fisip UTA’45 Jakarta, Dr. Tri Ratnawati, Akademisi UTA’45 Jakarta, Bambang Sulistomo, M.Si dengan moderator Kaprodi Ilmu Politik Fisip UTA’45 Jakarta, Restu Rahmawati, S.IP., MA (JS)
* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat, dan teman-temanmu.
Leave a Reply