Kabel Laut yang Berserakan Bahayakan Keselamatan Navigasi

Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susumoro, S.Sos., S.H., M.H memberikan paparan pada rapat koordinasi data fiber optic System Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di wilayah propinsi kepulauan Riau (KalderaNews/Pushidrosal)

BATAM, KalderaNews.com – Sebagai negara kepulauan yang mempunyai perairan yang luas, Indonesia memiliki tantangan tersendiri terhadap penggelaran kabel laut yang menghubungkan tidak hanya antar pulau di Indonesia, bahkan antar negara di dunia. Terlebih penggunaan layanan internet terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Pada rapat koordinasi data fiber optic System Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di wilayah propinsi kepulauan Riau, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan infromasi (Kemkominfo) pada hari Kamis, 5 April 2018 di Batam, yang dihadiri oleh anggota Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (Askalsi), hadir Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susumoro, S.Sos., S.H., M.H.

Ia memaparkan bahwa kurang lebih 85% kabel bawah laut rusak akibat dari tersangkut kapal ikan yang sedang menangkap ikan dengan trawl dasar dan tersangkut jangkar saat kapal berlabuh jangkar. Sisanya kerusakan kabel bawah laut diakibatkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya.

Dalam siaran pers yang diterima KalderaNews disampaikan, kalau kabel komunikasi bawah laut merupakan salah satu wahana vital dalam mendukung komunikasi maka jika terjadi kerusakan dan putus maupun rusak tentu saja tidak hanya akan merugikan pemilik maupun operator kabel komunikasi bawah laut itu, akan tetapi juga mempengaruhi ekonomi dunia. Jaringan internet akan mati dan tidak lancar bahkan jaringan kamunikasi transaksi perbankan akan mengalami gangguan.

Oleh sebab itu, penggambaran posisi kabel komunikasi bawah laut pada Peta Laut dan Electronic Navigational Chart (ENC) sudah bukan hal yang harus ditawar-tawar lagi. Seluruh pengguna laut menggunakan peta laut dan ENC akan mengetahui keberadaan kabel komunikasi bawah laut itu jika tergambarkan pada peta laut dan ENC, sehingga kabel tersebut akan terlindungi dari bahaya kerusakan.

Menurutnya, selain keberadaan kabel bawah laut di perairan Indonesia, tidak hanya yang berada di peraiaran propinsi kepulauan Riau, perlu ditata. Diatur letak penggelarannya agar dapat memberikan ruang laut agar tidak terjadi tumpeng tindih dengan kepentinggan pemanfaatan dan pengguna laut lainnya khususnya untuk mendukung pembangunan keluatan nasional Indonesia.

Pada akhir rapat disepakati oleh Kemkominfo, Pushidrosal dan Askalsi akan melakukkan verifikasi data posisi kabel komunikasi bawah laut di perairan propinsi kepulauan Riau yang dimiliki Askali dengan data pada peta laut Indonesia dan ENC. (FA)

* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.