Polemik Kurikulum Merdeka, Zonasi PPDB, dan UN, Begini Kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti

JAKARTA, KalderaNews.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti ungkap keberlanjutan Kurikulum Merdeka, zonasi PPDB, serta Ujian Nasional.

Menteri Abdul Mu’ti mengaku tidak akan buru-buru atau hati-hati mengambil kebijakan.

“Kami tidak akan buru-buru mengambil kebijakan apalagi memang ada polemik yang sekarang ini masih terus terjadi di masyarakat,” ujarnya.

“Jadi, kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi arti rasa masyarakat,” imbuhnya.

BACA JUGA:

• Resmi! Inilah Link Foto Presiden dan Wakil Presiden Terbaru, Wajib Pasang Gak Sih?
• Berikut Nama-Nama Menteri Kabinet Merah Putih yang Dilantik Presiden Prabowo Subianto
• Profil Pendidikan 8 Presiden Republik Indonesia Mulai Soekarno Hingga Prabowo Subianto

Minta masukan dari banyak kalangan

Menteri Abdul Mu’ti mengatakan, ia bakal meminta masukan dari beberapa pihak, dari kalangan pemerintah pusat dan daerah, pakar, dan masyarakat pemerhati pendidikan.

“Saya berusaha menjadi menteri yang banyak mendengar,” ujarnya.

Nah, tentang Kurikulum Merdeka, Menteri Abdul Mu’ti menyatakan, kurikulum tersebut masih sangat baru.

Meski penerapannya dikatakan telah 100 persen, tapi praktik di lapangan menunjukkan belum semua satuan pendidikan bisa melaksanakan.

“Ini adalah kementerian yang strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Mudah-mudahan kami bisa bersinergi untuk Indonesia yang maju. Kami akan memberikan layanan yang bermutu untuk semua dan bergotong royong mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Dua program pendidikan Prabowo-Gibran

Sementara, Menteri Abdul Mu’ti mengatakan, bakal melihat quick win program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Jika menilik program quick win Prabowo-Gibran yang anggarannya telah disetujui DPR, terdapat dua program, yakni:

1. Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebeler dan MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 22 ribu sekolah dengan nilai alokasi anggaran Rp 20 triliun.
2. Membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 4 triliun.

Kedua program tersebut tentu akan menjadi pekerjaan pertama Menteri Abdul Mu’ti.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.