![memilih sekolah Dana pendidikan, biaya sekolah, uang SPP, rencana dana pendidikan](/wp-content/uploads/2021/02/istockphoto-1025444638-170667a-1-600x381.jpg)
JAKARTA, KalderaNews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa biaya pendidikan menjadi penyumbang utama inflasi Agustus 2024. Kok bisa sih?
Demikian dikatakan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini.
Tren inflasi tertinggi terjadi di biaya sekolah dasar (SD) sebesar 1,59 persen.
BACA JUGA:
- 7 Negara dengan Biaya Pendidikan Rendah, Kamu Bisa Kuliah di Salah Satunya!
- Biaya Pendidikan Makin Tinggi, Asuransi Bisa Jadi Solusi
- Ramai-Ramai di Sosial Media Bahas Sekolah Swasta vs Negeri: Kritik Keras pada Pemerintah Terkait Pendidikan Murah
Tren tersebut diikuti biaya sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 0,78 persen, biaya akademi/perguruan tinggi 0,46 persen, serta biaya sekolah menengah atas (SMA) 0,36 persen.
Pendidikan masih mewah dan mahal!
Misalnya, kasus di Jakarta yang menunjukkan, ternyata banyak lembaga pendidikan, terutama SD yang menaikkan iuran sekolah, sehingga memicu inflasi pada Agustus 2024.
Nah, jika dilihat dari kelompok pendidikan, komoditas utama penyebab inflasi Agustus 2024 adalah biaya iuran SD dan SMP.
Pun hal sama terjadi di Jawa Timur. Pada Juli 2024 inflasi mencapai 2,13 persen, dengan penghitungan pengeluaran terbesar ada di biaya pendidikan.
“Ini kenyataan aneh. Bagaimana bisa, pendidikan dasar yang mestinya wajib dibiayai dan ditanggung oleh pemerintah kok malah jadi penyumbang inflasi terbesar,” ujar Ubaid Matraji, Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Pendidikan di Indonesia nyatanya masih menjadi barang mewah yang mahal.
Jutaan orang tak bisa sekolah
Nah, berlandas data survei HSBC pada 2018, Indonesia termasuk dalam 15 besar negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia.
Rata-rata nasional, dari jenjang SD hingga Sarjana, membutuhkan biaya sejumlah US$18.422 atau setara Rp287 juta.
Menurut Ubaid, lantaran biaya pendidikan dasar yang masih tinggi, maka masih ditemukan jutaan anak yang tak bisa sekolah.
Hal ini tentu berdampak pada keberlanjutan pendidikan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.
“Puncak kesenjangan dan ketimpangan kian terlihat nyata di pendidikan tinggi,” tegas Ubaid.
Jika melihat hasil Survei Sosiekonomi Nasional (Susenas) BPS pada 2023, hanya 10,15 persen penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang mampu mengenyam pendidikan tinggi.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply