Duh! KPK Sidak Dua Kampus di Jawa Tengah, Ada Dugaan Korupsi Jalur Mandiri

JAKARTA, KalderaNewscom – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan inspeksi mendadak (sidak) dua kampus di Jawa Tengah. Duh, ada apa nih?

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Tapi, ia tak mau menyebut nama dua kampus tersebut.

KPK sidak dua kampus itu, lantaran banyak pengaduan atas dugaan korupsi dalam seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di 2024.

BACA JUGA:

• Kemendikbudristek Diduga Jadi Ladang Korupsi, Anggota DPR Marah dan Rekomendasikan KPK Periksa PIP, KIP dan Dana Bos
• 33 Persen Sekolah Berpotensi Lakukan Korupsi, Dana BOS Paling Rawan

“Sidak dilakukan di dua perguruan tinggi karena paling banyak mendapatkan pengaduan,” ujar Ghufron di Gedung D Kemendikbudristek, Jakarta.

KPK Sidak Kemendikbudristek

Sidak ke kedua kampus tersebut dilakukan dengan meminta data mahasiswa baru. KPK juga ingin melihat nilai sebenarnya dan hasil pengumuman kelulusan.

Dari situ, KPK bakal melakukan analisis dengan membandingkan nilai peserta dengan hasil kelulusan.

“Apakah ini layak atau tidak layak diterima Jalur Mandiri? Kami ingin lihat itu,” ujar Ghufron.

Selain Jalur Mandiri, KPK juga menganalisis data peseta yang lulus jalur SNBT 2024. KPK bakal menelusuri dugaan korupsi di jalur SNBT 2024.

Maka, KPK juga melakukan sidak di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BP3 dan di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemendikbudristek.

KPK pun meminta data seluruh mahasiswa baru jalur tes.

Sejauh ini, KPK masih mengumpulkan data, dan belum menemukan ada dugaan tindak pidana korupsi.

“Kalau ada temuan akan kami sampaikan,” ujar Ghufron.

Para rektor jaga akuntabilitas

Sementara, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Abdul Haris bakal memberikan semua data yang dibutuhkan KPK.

Katanya, Kemendikbudristek juga sudah mengingatkan para rektor agar menjaga akuntabilitas.

“Kami meminta panitia untuk bisa memberikan akses informasi dan data yang diperlukan KPK. Kami memastikan semua jalur dijalankan secara akuntabel dan ketentuan aturan yang belaku,” ujar Abdul Haris.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.