JAKARTA, KalderaNews.com – Pemerintah Indonesia, sebagai Ketua ASEAN ke-5, berkolaborasi dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara berupaya meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Tujuannya adalah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketertinggalan dalam belajar dan tumbuh kembang anak usia dini.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) konsisten dalam mengubah kurikulum .
BACA JUGA:
- 11 Menteri Pendidikan ASEAN Berkumpul di Jakarta Rumuskan Praktik Baik PAUD
- Pendaftaran PAUD dan TK Jakarta 2023 Dibuka, Inilah Link, Syarat Usia, dan Jadwalnya
- RUU Sisdiknas Justru Akan Sejahterakan Pendidik PAUD
Harapannya kurikulumnya lebih responsif terhadap perkembangan zaman, menyusun metode pembelajaran yang bervariasi, serta melibatkan sektor swasta dalam kolaborasi multisektor.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dirjen PDM), Iwan Syahril menyampaikan bahwa kurikulum harus memiliki resiliensi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada kondisi global, kesetaraan gender, perubahan iklim, dan pendidikan inklusif agar layanan PAUD dapat menghadapi tantangan di masa depan.
Dalam pelaksanaan keketuaan ASEAN tahun ini, Indonesia menyambut para delegasi dari negara-negara anggota ASEAN dan mengadakan Dialog Kebijakan PAUD di ASEAN (SEA PD on ECCE).
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyatukan gagasan dan berbagi praktik baik dalam menyediakan layanan PAUD berkualitas.
Sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi PAUD, fokus utama termasuk penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang inklusif, memastikan transisi PAUD ke Sekolah Dasar yang menyenangkan, dan memastikan kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, guru, orang tua, dan masyarakat.
Iwan Syahril berharap forum Regional Consultation Meeting on Declaration on Early Childhood Care and Education dapat menjadi ruang yang produktif untuk saling berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD di kawasan Asia Tenggara.
SDG Nomor Empat
Diketahui, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor empat adalah memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke layanan pengembangan dan perawatan anak usia dini yang berkualitas serta pendidikan prasekolah sebagai persiapan masuk ke pendidikan dasar.
Dalam konteks ini, dilakukan diskusi mengenai praktik baik transisi yang menyenangkan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) sebagai upaya untuk mempercepat transformasi PAUD di Asia Tenggara.
Forum Pleno Dialog Kebijakan PAUD di ASEAN atau Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education (SEA PD on ECCE) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Jakarta pada Selasa, 25 Juli 2023 menjadi salah satu wadah penting untuk membahas komitmen pembangunan dan transformasi PAUD di kawasan tersebut.
Forum Pleno terdiri dari tiga sesi yang membahas berbagai tema terkait pembangunan dan transformasi PAUD di Asia Tenggara. Sesi pertama membahas tentang “Universal Child Care and Transition to Primary Education” dengan pembicara seperti Plt. Direktur PAUD Kemendikbudristek, Komalasari, Mathias Urban dari Dublin University dan Assistant Secretary for Curriculum and Instruction, Departemen Pendidikan Filipina, Alma Ruby C. Torio.
Sesi kedua mengangkat tema “Early Childhood Care Education Teachers’ Workforce” dengan pembicara seperti Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbudristek, Santi Ambarukmi, Fasli Jalal dari Universitas YARSI Indonesia, Marek Tesar dari University of Auckland, Selandia Baru dan Direktur SEAMEO CECCEP, Vina Adriany.
Tema sesi ketiga adalah “Advancing the ECCE Agenda in SEA: The Role of Different Actors” yang dihadiri oleh pembicara seperti Roger Yap Chao Jr. dari Sekretariat ASEAN; Eddy Henry dari Tanoto Foundation; Mitsue Uemura dari UNICEF EAPRO; Citra Persada dari HIMPAUDI Pusat; dan Sheldon Schaeffer dari Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC).
Dalam forum pleno sesi pertama, Plt. Direktur PAUD Kemendikbudristek, Komalasari, menjelaskan tentang miskonsepsi pada jenjang PAUD, seperti persepsi bahwa anak usia dini harus belajar membaca, menulis, dan berhitung.
Kemendikbudristek berkomitmen untuk mengatasi miskonsepsi tersebut dan telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar episode 24, yaitu Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, untuk mendukung transisi yang lancar dari PAUD ke SD. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap anak memiliki kemampuan pondasi yang holistik, termasuk kematangan emosi dan kemandirian.
Selanjutnya, Assistant Secretary for Curriculum and Instruction, Departemen Pendidikan Filipina, Alma Ruby C. Torio, memaparkan praktik baik mengenai transisi PAUD ke SD di Filipina melalui program Agenda MATATAG yang berfokus pada peserta didik.
Program ini melibatkan empat agenda yang mencakup pembuatan kurikulum yang relevan, peningkatan fasilitas dan pelayanan pendidikan, perlindungan peserta didik, dan peningkatan kompetensi guru.
Dalam forum pleno sesi kedua, Marek Tesar dari University of Auckland mengungkapkan isu-isu kontemporer terkait pendidikan anak usia dini seperti upah guru yang rendah, kurangnya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesional, dan ketidaksetaraan gender dalam kepemimpinan.
Dia juga memberikan rekomendasi untuk mengatasi isu-isu tersebut melalui advokasi untuk keadilan dan alokasi pendanaan yang cukup bagi guru, inovasi pedagogi, serta kolaborasi dengan orang tua dan komunitas.
Vina Adriany, Direktur SEAMEO CECCEP, menyoroti pentingnya pelatihan guru yang mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Dia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mengembangkan ekosistem pendidikan anak usia dini yang efektif.
Pada forum pleno sesi ketiga, Roger Yap Chao Jr. dari Sekretariat ASEAN menyampaikan bahwa pendidikan anak usia dini menuju pendidikan berkualitas merupakan salah satu fokus utama rencana kerja ASEAN di bidang pendidikan. Dia menekankan pentingnya kerja sama inklusif dan alokasi anggaran yang memadai untuk mencapai tujuan ini.
Eddy Henry dari Tanoto Foundation menyampaikan bahwa Indonesia perlu menganalisis lebih lanjut isu-isu spesifik terkait kesenjangan dalam pengembangan pendidikan anak usia dini. Dia menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi finansial dan organisasi pendukung, untuk mencapai tujuan tersebut.
SEA PD on ECCE dihadiri oleh para menteri pendidikan dari negara-negara anggota ASEAN, perwakilan UNESCO, perwakilan Sekretariat ASEAN, dan berbagai organisasi internasional dan non-pemerintahan di bidang PAUD, termasuk SEAMEO CECCEP, ARNEC, dan Tanoto Foundation.
Forum Pleno ini menjadi wadah penting untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam memajukan pendidikan anak usia dini di Asia Tenggara.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply