BATAM, KalderaNews.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengakui anggaran nasional dan daerah untuk perpustakaan yang minim masih menjadi polemik dalam upaya peningkatan literasi di Provinsi Riau.
Karena itu ia meminta adanya keseriusan dari pemerintah dengan melakukan koordinasi dan kerjasama antar lini di kementerian untuk bisa mengalokasikan anggaran kepada perpustakaan.
“Jadi semua instansi di kementerian, tidak hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi Lembaga Perpustakaan Nasional juga, kemudian Kemenpan RB. Juga ini tadi ada kaitannya dengan anggaran, itu juga dengan Kemendagri,” tegasnya dikutip dari situs resmi DPR RI.
BACA JUGA:
- Gigih Kembangkan Perpustakaan, Husodo Angkosubroto Peroleh Leadership Award dari University of Southern California
- Perpustakaan Universitas Respati Yogyakarta (Unriyo) Masih Terus Berbenah
- Mahasiswa UMBY Upgrading Perpustakaan Kuwangen Kidul di Gunung Kidul
“Kalau tidak ada mandatori dari Kemendagri yang dituangkan dalam setiap tahun berapa persen sih anggaran perpustakaan itu harusnya. Apakah kemudian sekolah-sekolah itu hanya bisa menggunakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) semua, nanti kalau semua BOS digunakan untuk membayar guru mana dan sebagainya.
Memang harus ada inisiatif dari pemerintahan untuk mengatur semuanya, kalau misalnya inspektorat saja ada 0,9. Sementara perpustakaan 0,3% dari APBD, apakah kita mengharapkan literasi akan bagus, kalau hanya 0.3 % (alokasinya),” ungkap Fikri.
Leave a Reply