JAKARTA, KalderaNews.com – Pengurus Pusat (PP) Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut ada 18 dari 76 anggota Paskibraka 2024 diduga dipaksa melepaskan jilbab.
Hal ini terlihat ketika anggota Paskibraka 2024 dikukuhkan Presiden Jokowi pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Ketika hari pengukuhan itu, seluruh Paskibraka 2024 putri yang dikukuhkan Jokowi terlihat tanpa jilbab.
Padahal, ketika pemusatan latihan hingga gladi, seluruh paskibraka putri yang berhijab itu tetap mengenakan jilbab.
BACA JUGA:
- Apa Perbedaan Paskibra dan Paskibraka? Cek Bedanya di Sini, Yuk!
- Inilah Daftar 76 Anggota Paskibraka 2024, Siap Mengibarkan Merah Putih di IKN
- Siswi Asal Maluku Dicoret dari Seleksi Paskibraka Nasional, Ada Dugaan Nepotisme?
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra, sejak 2001, anggota Paskibra di daerah sudah diperbolehkan memakai jilbab.
Irwan sendiri menjadi Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. Ia juga menjadi pembina Paskibraka sejak 2016, saat masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
Sementara, penggunaan jilbab untuk Paskibraka di tingkat nasional sudah diperbolehkan sejak 2002, yang selama zaman Orde Baru memang tidak boleh.
Setelah 2002, penggunaan jilbab untuk Muslimah anggota Paskibraka diperbolehkan.
Kini, pembinaan Paskibraka di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), tidak lagi di bawah Kemenpora.
Pasti ada tekanan
Peristiwa tanggal 13 Agustus lalu, membuatnya kaget, lantaran semua anggota putri Paskibraka tidak mengenakan jilbab.
“Kita kaget, kok ada yang berubah karena selama ini fine-fine saja soal keyakinan yang pakai atau lepas jilbab,” katanya.
Setelah ditelusuri, ternyata dari 38 provinsi ada 18 yang mengirimkan Muslimah berjilbab untuk jadi petugas Paskibraka pusat.
“Kita cek ke semua PPI ke provinsi. Apakah benar tidak pakai jilbab? Mereka ramai bersuara, 18 provinsi pakai jilbab. Ada adik-adik kita yang sudah sejak SD sudah pakai jilbab,” kata Irwan.
Ia meyakini, lepasnya jilbab sebagian anggota Paskibraka karena faktor tekanan.
“Nggak mungkin mereka sukarela, pasti ada tekanan,” protesnya.
“Teman-teman provinsi bereaksi. Aceh minta ke Kesbangpol untuk dipulangkan. Mereka tidak ridho, gadis Aceh yang berjilbab kok tiba-tiba tak berjilbab,” ujar Irwan.
“PPI di Palu di Sulawesi Tengah juga sudah protes,” imbuhnya.
Irwan mengatakan telah menanyakan ke pihak BPIP dan para pembina dari TNI-Polri soal hal ini, tetapi belum mendapat kejelasan.
Pihak PPI juga berencana menyurati Presiden Jokowi terkait polemik ini.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply