SURABAYA, KalderaNews.com – Sebuah SMP swasta di Surabaya, Jawa Timur, mengalami konflik dengan warga karena pihak RW meminta kenaikan iuran penggunaan jalan.
Konflik ini menyebar di media sosial. Berdasarkan akun Instagram @cakj1, terlihat pihak sekolah menjelaskan kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, tentang warga yang menutup satu-satunya akses jalan untuk guru dan murid.
Selain itu, perwakilan warga mengungkapkan bahwa keberadaan SMP swasta tersebut menyebabkan kemacetan.
BACA JUGA:
- Ramai! SMA Negeri 1 Cirebon Disorot, Ada Pungutan Dana Partisipasi Rp 3 Miliar, Begini Kata Sekolah!
- Viral! Anggota Pemuda Pancasila Intimidasi Usir Wali Murid yang Laporkan Dugaan Pungli di SDN 1 Jati Mulyo, Kebumen
Ada pungutan liar dari warga
Pihak pengelola sekolah menengah pertama tersebut juga tidak mau menaikkan iuran yang diminta oleh para RW.
“Tindak lanjut laporan warga terkait permasalahan antara warga dengan sekolah SMP di Manyar Tirtomulyo. Permasalahan muncul karena adanya tidak sepakatnya iuran yang diajukan pihak warga kepada sekolah,” tulis akun Instagram @cakj1.
Berkenaan dengan masalah tersebut, Armuji menjelaskan bahwa permasalahan dimulai ketika pihak SMP di Jalan Manyar Tirtomulyo, Mulyorejo, melaporkan adanya pungutan dari warga setempat.
SMP swasta di Surabaya itu pun merasa terbebani karena harus membayar masing-masing Rp 35 juta ke 4 RW di sekitar bangunan sekolah, dengan total Rp 140 juta yang dianggap terlalu besar.
“Awalnya (iurannya) Rp 25 juta, naik Rp 32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp 35 juta, sekolah enggak mau, keberatan,” jelas Armuji.
Pihak sekolah bisa laporkan polisi terkait pungutan liar warga
Sementara, pihak RW menyatakan bahwa kenaikan iuran tersebut bertujuan untuk membayar gaji para satpam yang berjaga di sekitar perumahan, dengan total sekitar 30 orang yang dipekerjakan sebagai tenaga keamanan.
Kemudian Armuji pun mendatangi lokasi untuk mendapatkan penjelasan dari kedua belah pihak. Dia menyimpulkan bahwa kemacetan di sekitar sekolah hanya dijadikan alasan untuk menaikkan iuran.
“Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet, tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum pemkot,” paparnya.
Selain itu, pengelola sekolah juga melakukan audit terhadap pengelolaan iuran yang diminta warga dan menemukan bahwa terdapat banyak sisa dana.
Armuji kemudian menyerahkan keputusan mengenai iuran tersebut kepada pihak sekolah, apakah akan melapor ke polisi atau tidak.
“Pihak sekolah audit sendiri, (iurannya) buat bayar 30 satpam, Satpamnya gajinya cuma Rp 2,5 juta, terus itu kali 30 (orang) hasilnya cuma berapa, sisanya masih banyak,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply