JAKARTA, KalderaNews.com – Mengapa di Indonesia, kuliah tidak bisa gratis? Begini kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, “Di dunia enggak ada yang gratis!”
Hal itu dikatakannya menjawab perbandingan yang menyebutkan jika di negara Nordik atau Eropa Utara kuliah bisa gratis, sementara Indonesia tidak.
Pendidikan gratis di sana, kata Sri Mulyani, bisa dilakukan karena pajak yang dikenakan negara per orang juga besar.
Jadi, pendidikan bisa gratis karena warganya membayar pajak lebih tinggi.
BACA JUGA:
- Parah, Baru Diluncurkan Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra di Sekolah Sudah Ditarik Kemendikbudristek
- Mau Kuliah di Eropa? Yuk Cek Daftar Link Beasiswa S1 di Eropa
- Program Makan Bergizi Gratis Sulit Dilaksanakan Jika Pakai Anggaran Pendidikan, Terus Gimana Nih?
Bayar pajak sampai 65-70 persen, mau?
“Saya jadi menteri keuangan tuh sering juga orang-orang menyeletuk ‘mbok ya kayak Nordic Countries itu loh, segala macam bebas sampai perguruan tinggi, dari lahir sampai perguran tinggi enggak perlu bayar apa-apa,” kata Sri Mulyani.
Ia menyatakan, negara Nordik rata-rata mengenakan pajak pendapatan kepada warganya sekira 65 – 70 persen.
Dengan setoran pajak yang tinggi itu, negara tentu memiliki kemampuan fiskal lebih besar untuk mendukung berbagai fasilitas dasar negaranya, termasuk pendidikan.
“Aku pernah punya teman di Bank Dunia, dia dari Finlandia. Saya tanya, how much tax you pay? Oh, around 70 percent. Jadi kalau kamu dapat (gaji) 100.000 (US dollar), kamu cuma dapet 30.000 US dollar? Iya,” cerita Sri Mulyani.
Maka, Sri Mulyani mengatakan, fasilitas pendidikan gratis di negara Nordik sebenarnya tidak sepenuhnya gratis.
“Di dunia enggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar,” tegasnya.
Di AS, pajak rendah, inflasi tinggi
Sri Mulyani juga membandingkan dengan Amerika Serikat yang memungut pajak lebih rendah daripada pajak di Eropa Utara.
Tapi konsekuensinya, warga harus membayar berbagai fasilitas dasar dengan biaya lebih tinggi.
“Makanya inflasinya tinggi banget. The most expensive university fee itu di Amerika Serikat,” katanya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di suatu negara tidak bisa “cuma-cuma” alias “gratis”.
Tetap diperlukan biaya, yaitu berupa pendapatan negara yang lebih besar agar pemerintah bisa memberikan fasilitas lebih besar kepada masyarakat.
“Negara hadir dan hadirnya itu ditopang dengan APBN, we have to collect more, spend better, dan jaga risiko pembiayaannya,” kata Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.
Leave a Reply