Survei: Upah Tak Layak, Banyak Guru Terjerat Utang dan Gadaikan Barang

Ilustrasi. Uang Rupiah Indonesia (Dok. KalderaNews/Ist)
Uang Rupiah Indonesia (Dok. KalderaNews/Ist)
Sharing for Empowerment

JAKARTA, KalderaNews.com – Survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan Dompet Dhuafa menyatakan, upah tak layak, guru terjerat utang.

Dari 403 guru yang disurvei, 52,6 persen mengaku memiliki utang ke bank atau bank perkreditan rakyat (BPR) sampai Mei 2024.

Selain ke bank, para guru juga berutang ke sejumlah pihak, seperti saudara, koperasi, teman atau tetangga, dan pinjaman online/pinjol.

Bila tak berhati-hati mengelola keuangan, bisa jadi banyak guru terjerat utang.

BACA JUGA:

Selain utang, juga gadai barang

“Tercatat 79,8 persen guru mengaku memiliki utang,” tulis IDEAS dalam rilisnya.

IDEAS menyebutkan, kondisi ekonomi yang pas-pasan ini dirasakan mayoritas responden guru.

Padahal di samping pekerjaan utama, banyak guru yang menjalani pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Selain itu, IDEAS pun menemukan, 56,5 persen guru yang terdesak ekonominya menggadaikan barang berharga miliknya.

Penghasilan rendah guru honorer

Survei ini juga mengulik penghasilan para guru. Sebanyak 74,3 persen responden guru honorer atau kontrak memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan.

Dari kelompok tersebut, 20,5 persen di antaranya masih digaji di bawah Rp500 ribu per bulan.

Lantas, 26,4 persen guru honorer dibayar Rp500-1 juta per bulan. Ada pula 10,2 persen responden yang dibayar sebesar Rp1-1,5 juta per bulan. Selanjutnya, terdapat 17 persen responden yang dibayar Rp1,5-2 juta per bulan.

Selain itu, 12,8 persen responden yang mengaku dibayar Rp2-3 juta per bulan. Ada pula 7,6 persen responden yang dibayar Rp3-4 juta per bulan.

Lalu, 4,2 persen guru honorer yang mendapat remunerasi sebesar Rp4-5 juta per bulan. Serta hanya 0,8 persen responden yang mendapat upah di atas Rp5 juta per bulan.

Peneliti IDEAS, Muhammad Anwar menilai, upah tidak layak yang diperoleh mayoritas responden atau 74,3 persen itu sama seperti atau bahkan kurang dari Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) paling kecil se-Indonesia, yaitu Kabupaten Banjarnegara yang sebesar Rp2,03 juta.

“Ini artinya, di daerah dengan biaya hidup terendah sekalipun para guru terutama guru honorer masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujar Anwar.

Survei kesejahteraan guru di Indonesia digelar IDEAS dan Dompet Dhuafa pada pekan pertama Mei 2024.

Survei secara daring terhadap 403 responden guru di 25 provinsi memiliki komposisi responden Pulau Jawa sebanyak 291 orang dan luar Jawa 112 orang.

Responden survei terdiri atas 123 orang berstatus sebagai guru PNS, 118 guru tetap yayasan, 117 guru honorer atau kontrak, dan 45 guru PPPK.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnyadi Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmuTertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com.




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*