JAKARTA, KalderaNews.com – Film Dirty Vote menjadi karya dokumenter yang trending di media sosial dengan menghadirkan 3 ahli hukum tata negara. Inilah profil ketiga tokoh utama dalam film ini,
Film Dirty Vote dirilis Minggu, 11 Februari 2024. Film tersebut merupakan karya dokumenter yang mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu.
Dirty Vote juga membahas penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo.
Seluruh bentuk kecurangan pemilu itu diurai dengan analisa hukum tata negara. Lalu, siapakah ketiga ahli hukum tata negara tersebut? Berikut profil singkatnya:
BACA JUGA:
- Inilah Profil Pendidikan 3 Calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024, Cak Imin, Mahfud MD, dan Gibran
- Yuk Cek Rekam Jejak Pendidikan Tiga Calon Presiden RI, Anies, Ganjar, dan Prabowo
- Inilah Tokoh Politik yang Dinilai Peduli Peningkatan Kualitas Pendidikan, Siapa Paling Atas?
1. Bivitri Susanti
Ia adalah pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Ia pernah menjadi menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014.
Bivitri pernah menjadi penerima Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018.
Dia mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan rekan-rekannya.
PSHK merupakan lembaga penelitian dan advokasi reformasi hukum yang dipicu oleh peristiwa Mei 1998
2. Zainal Arifin Mochtar
Pria ini adalah dosen Hukum Tata Negara UGM yang pernah menjadi anggota Tim Task Force Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (2007).
Zainal Arifin Mochtar merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum UGM tahun 2003 dan S2 Universitas Northwestern, Chicago, USA.
Ia juga menjadi Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT), Fakultas Hukum UGM (2008—2017.
Ia pernah menjadi anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, berdasarkan Keputusan Menkopolhukam RI Nomor 35 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
3. Feri Amsari
Pria ini lahir 2 Oktober 1980 meraih gelar Sarjana Hukum S1 Program Kekhususan Hukum Tata Negara di Universitas Andalas. Ia juga merupakan lulusan William & Mary Law School, Amerika Serikat.
Ia juga aktif sebagai peneliti senior dan mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak 2017 hingga 2023.
Selain sebagai pengamat hukum tata negara, ia juga aktif menulis tentang hukum, politik, dan kenegaraan di berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional.
Beberapa tulisannya telah dimuat pada harian Kompas, Padang Ekspres, Singgalang, Haluan, dan berbagai media cetak lainnya.
Saat ini, ia merupakan dosen di Universitas Andalas, pengamat hukum tata negara, dan juga merupakan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Demikianlah 3 profil ahli hukum tata negara dalam Film Dirty Vote, karya dokumenter yang ungkap kecurangan Pemilu 2024.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply