JAKARTA, KalderaNews.com – Biaya pendidikan kian mahal, gaji guru yang rendah, serta angka putus sekolah. Tiga persoalan pendidikan yang harus dijawab calon presiden!
Namun, visi dan misi ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 dinilai tidak menjanjikan terobosan baru di dunia pendidikan.
Apakah tiga masalah besar di dunia pendidikan ini akan dijawab 3 capres dalam debat nanti malam, Minggu, 4 Februari 2024? Entahlah!
BACA JUGA:
- Tanggapi Dinamika Politik Jelang Pemilu 2024, Ini 6 Sikap Tegas Para Rektor dan Kepala Perguruan Tinggi Katolik
- Jokowi Dinilai Tak Sensitif Tanggapi Kritik Kampus, Jalan Terjal Kembalikan Roh Demokrasi
- Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Kritisi Demokrasi Jelang Pemilu, Serukan 6 Hal Ini
Pendidikan mahal, putus sekolah dong!
“Tak ada satu pun visi misi pasangan ini yang secara mendasar menjawab tantangan pendidikan pada hari ini,” Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.
Ia memberikan contoh kasus Institut Teknologi Bandung yang menawarkan pinjaman daring kepada mahasiswanya untuk membayar biaya kuliah.
Kata Ubaid, kasus ini menjadi tanda pemerintah belum menjamin hak masyarakat mendapat pendidikan, seperti tertuang di Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Biaya pendidikan yang kian mahal menjadi salah satu penyebab angka putus sekolah.
Data Kemendikbudristek menunjukkan bahwa jumlah siswa putus sekolah mengalami kenaikan pada tahun ajaran 2022/2023.
Angka putus sekolah (APS) di berbagai tingkat pendidikan mencapai 76.834 orang.
Rinciannya jumlah siswa putus sekolah di tingkat SD mencapai 40.623 orang; SMP 13.716 orang; SMA 10.091 orang; dan SMK 12.404 orang.
“Dari 2012 sampai 2023 itu, rata-rata anak sekolah itu masih di tingkat 8. Jadi, rata-rata nasional anak Indonesia itu SMP tidak lulus. Padahal, kita sepakat wajib belajar 12 tahun!” kata Ubaid.
Capres tak berani naikkan anggaran pendidikan
Sementara, Executive Director Indonesia Budget Center, Elizabeth Kusrini menyoroti para capres tidak ada yang berani menaikkan anggaran pendidikan.
Menurut dia, perlu ada kenaikan anggaran pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Mereka belum mau dan tidak cukup kreatif mau keluar dari 20%. Okelah, mereka tetap ingin melanjutkan sesuai amanat undang-undang, tapi yang namanya kebutuhan untuk anggaran di negara berkembang itu rata-rata secara global di atas 20%,” katanya.
Menurut Elizabeth, alokasi dana pendidikan sebesar itu tak berlaku sepenuhnya. Pemerintah masih memangkas besaran dana tersebut untuk kepentingan lainnya.
“Kemendikbudristek itu hanya mengelola sekitar 14% saja dari 20% anggaran itu. Jadi dananya tersebar di kementerian lain. Kementerian kedua yang mengelola adalah Kementerian Agama,” tuturnya.
Sektor pendidikan rawan korupsi
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyatakan, para capres tak boleh menutup diri dari potensi korupsi yang bisa terjadi di sektor pendidikan.
Berdasarkan kajian ICW, kasus korupsi di sektor pendidikan di Indonesia masih banyak yang belum tercatat.
“ICW mengumpulkan data kasus korupsi setiap tahunnya, dan sektor pendidikan tidak pernah keluar sebagai lima sektor terbesar yang paling banyak dikorupsi!” ujar Almas.
Dalam kurun 5 tahun terakhir (2019-2023) penegak hukum telah menindak 164 kasus korupsi pendidikan. Nilai kerugian diperkirakan total Rp 655.622.360.107.
Dari data tersebut, sebanyak 41% kasus korupsi pendidikan berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP).
“Ada pula pungutan liar yang terjadi saat PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru), yang banyak mengemuka di pemberitaan juga sosial media. Dari sana, pemerintah tidak lagi boleh menutup mata dari ancaman korupsi!” kata Almas.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply