Inilah 6 Bentuk dan Jenis-jenis Kekerasan di Lingkungan Sekolah PAUD-SMA dalam Permendikbudristek PPKSP Nomor 46 Tahun 2023

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim (KalderaNews/JS de Britto)

Sharing for Empowerment

JAKARTA, KalderaNews.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, telah meluncurkan peraturan baru yang berkaitan dengan kekerasan di berbagai tingkat sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) dengan Nomor 46 Tahun 2023, aturan ini menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dan memberikan rincian tentang berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan sekolah.

Nadiem menjelaskan bahwa Permendikburistek PPKSP tidak hanya merinci jenis-jenis kekerasan, tetapi juga menekankan pada upaya pencegahan, penanganan, serta subjek atau korban dari kekerasan tersebut.

BACA JUGA:

Nadiem menjelaskan bahwa salah satu perubahan besar dalam peraturan baru ini adalah fokus pada subjek atau sasaran kekerasan. Dalam Permendikbud 82 tahun 2015, pencegahan dan penanganan kekerasan hanya berlaku bagi peserta didik.

Namun, dengan perubahan ini, pencegahan dan penanganan kekerasan juga berlaku untuk peserta didik dan pendidik, serta tenaga kependidikan.

Beberapa bentuk kekerasan yang dijelaskan dalam peraturan baru ini termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, serta kebijakan yang dapat mengakibatkan kekerasan.

Di dalam aturan tersebut, terdapat rincian mengenai jenis-jenis kekerasan dalam setiap kategori dari 6 kekerasan yang disebutkan.

1). Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik yang dimaksud dapat berupa: tawuran atau perkelahian massal, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, pembunuhan; dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

2). Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis yang dimaksud dapat berupa: pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan; dan/atau perbuatan lain yang sejenis.

3). Perundungan

Perundungan merupakan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. Perundungan yang dimaksud dapat berupa: penganiayaan, pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan; dan/atau perbuatan lain yang sejenis.

4). Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang.

Baik karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

Atau hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual yang dimaksud dapat berupa:

Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban
Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
Penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban
Perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman
Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban
Perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual
Perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual;
Penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual
Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
Perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban
Perbuatan membuka pakaian korban
Pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
Praktik budaya komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual
Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi
Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi
Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil
Pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja
Pemaksaan sterilisasi
Penyiksaan seksual
Eksploitasi seksual
Perbudakan seksual
Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; dan/atau
Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kekerasan seksual, jika korban adalah anak atau kelompok disabilitas, tindakan tersebut tetap termasuk kekerasan seksual dengan ada atau tidak adanya persetujuan korban.

Jika korban adalah pendidik, tenaga kependidikan, atau orang dewasa lainnya, tindakan nomor 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, dan 13 termasuk kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan Korban.

Jika korban adalah pendidik, tenaga kependidikan, atau orang dewasa lainnya yang dalam kondisi:

Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya
Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba
Mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur
Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan
Mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara (tonic immobility); dan/atau
Mengalami kondisi terguncang.

tindakan tersebut tetap termasuk kekerasan seksual dengan ada atau tidak adanya persetujuan korban.

5). Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi dan intoleransi yaitu setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Diskriminasi dan intoleransi yang dimaksud dapat berupa:

Larangan untuk menggunakan seragam/pakaian kerja bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah maupun seragam pendidik dan tenaga kependidikan
Larangan untuk mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh pendidik sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik yang diakui oleh pemerintah
Larangan untuk mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan
Pemaksaan untuk menggunakan seragam/pakaian kerja bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai peraturan seragam sekolah
Pemaksaan untuk mengikuti mata pelajaran agama atau kepercayaan yang diajar oleh pendidik yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik yang diakui oleh pemerintah
Pemaksaan untuk mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan
Mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di satuan pendidikan
Larangan atau pemaksaan kepada peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan untuk mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya
Larangan atau pemaksaan kepada peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan untuk memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik
Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan peserta didik untuk mengikuti proses penerimaan peserta didik, menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak, menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak peserta didik
Melarang, menghalangi memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi, memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya
Melarang atau menghalangi memperoleh hasil penilaian pembelajaran, naik kelas, lulus dari satuan pendidikan, mengikuti bimbingan dan konsultasi, memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak peserta didik, memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak peserta didik; menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati dan/atau mengembangkan bakat dan minat Peserta Didik sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh satuan pendidikan
Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban pendidik atau tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6). Kebijakan yang Mengandung Kekerasan Seksual

Kebijakan yang mengandung kekerasan yaitu kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala satuan pendidikan, dan/atau kepala dinas pendidikan. Kebijakan ini meliputi:

Kebijakan tertulis seperti surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya
Kebijakan tidak tertulis seperti imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News

*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com