JAKARTA, KalderaNews.com – Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Evi Maya Savira mengatakan permasalahan akses pendidikan dasar tidak sekadar perbandingan jumlah satuan pendidikan dengan jumlah muridnya.
Akan tetapi, juga terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat dan aspek sosial kultural seperti; ketidakmampuan orang tua dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi siswa baru.
“Inilah alasan kenapa Bupati Jombang dan Walikota Mojokerto menetapkan inovasi tentang pengadaan seragam dan peralatan sekolah. karena memang walaupun sekolah digratiskan kebutuhan dasar sekolah banyak yang tidak mampu dipenuhi oleh orang tua murid karena biaya yang mahal,” ulasnya.
BACA JUGA:
- OMG, Akses Pendidikan di Jawa Timur, Tegal, Banyuwangi, Jombang dan Mojokerto Ternyata Masih Rendah
- Akses Pendidikan Tidak Merata, DPR: UU Sisdiknas Perlu Direvisi
- Mau Lihat Kualitas Pendidikan Indonesia, Bisa Akses Rapor Pendidikan Indonesia Di Sini
Lebih jauh di Seminar Nasional tentang Inovasi Kepemimpinan Perempuan di Sektor Pendidikan yang diadakan di Auditorium Gd BJ Habibie Jakarta pada 8 Agustus 2023 lalu, Evi menyebutkan dari hasil penelitian 5 lokasi disebutkan bahwa perlu adanya reformulasi BOS dan BOSDA.
Diketahui, berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengalami pertumbuhan sebesar 0.009 yang berarti dalam enam tahun terakhir, hanya terjadi peningkatan sebanyak 9 anak dari 1000 anak usia sekolah dengan harapan lama sekolah yang lebih lama.
Hal serupa juga terjadi di empat Kabupaten/Kota lainnya, seperti Banyuwangi dengan pertumbuhan 0.012, Jombang 0.011, Mojokerto 0.008, dan Tegal 0.012.
Hal ini mengingat penerapannya di daerah banyak yang tidak sesuai kebutuhan nyata penerima manfaat. Hal ini pula yang sudah dingatkan oleh World Bank dari hasil riset mereka.
Inovasi Kepemimpinan di Daerah Harus Tetap Berkesinambungan
“Banyak inovasi pendidikan yang sudah dilakukan oleh kepala daerah itu yang memakai anggaran BOS dan BOSDA. Namun demikian, dari beberapa inovasi terlihat bahwa tidak semua inovasi ini dapat menggunakan dana BOS dan BOSDA, karena formula BOS dan BOSDA menghitung per siswa tidak memperhitungkan perbedaan biaya kelompok sasaran. Maka perlu adanya reformulasi BOS dan BOSDA agar lebih tepat sesuai kebutuhan,” tandasnya.
Evi juga mendorong dari hasil riset tersebut, agar inovasi kepemimpinan di daerah itu tetap berkesinambungan, maka harus dibentuk dalam ekosistem inovasi supaya siapapun kepala daerahnya tetap bisa berkelanjutan.
Menurutnya, inovasi Kepemimpian perempuan di sektor pendidikan tidak saja menjawab permasalahan pendidikan tetapi juga memberikan nilai tambah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
“Kemudian, rekomendasi kami selanjutnya yaitu, antara indikator dalam SPM Pendidikan, rapor pendidikan perlu disandingkan dan diharmonisasikan agar data yang digunakan dapat saling dipertukarkan dan disederhanakan sehingga tidak terlalu banyak pelaporan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply