JAKARTA, KalderaNews.com – Saat ini muncul kritik masif terhadap program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi. Berbicata terkait sistem zonasi ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyinggung nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy sebagai pemrakarsanya.
Dikutip dari laman resmi kemendikbud, ia mengapresiasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy yang telah menginisiasi program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi saat ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Ia menuturkan PPDB sistem zonasi ini memerhatikan kebutuhan peserta didik untuk dapat bersekolah di dekat rumahnya sehingga menciptakan gerakan gotong royong dalam membangun sekolah bersama-sama dengan tenaga kependidikan, komite sekolah, dan seluruh warga sekolah.
BACA JUGA:
- Tak Hanya Sistem Zonasi, Jalur Prestasi di PPDB 2023 Juga Penuh Manipulasi
- DPR Kecewa Zonasi PPDB 2023, Masyarakat Banyak Melakukan Pembohongan
- Kisruh PPDB Bogor 2023, Walkot Bima Arya Bakal Batalkan Jalur Zonasi
“Segala daya dorong yang selama ini telah Bapak (Menko PMK) lakukan untuk pendidikan Indonesia akan selalu tercatat dalam sejarah untuk kebaikan anak-anak Indonesia,” tutur Mendikbudristek dikutip dari situs resmi kemdikbud.go.id pada Minggu, 30 Juli 2023.
Sebelumnya, dalam acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta pada Sabtu, 29 Juli 2023 ia berdiskusi dengan Inisiator Semua Murid Semua Guru dan Najelaa Shihab tentang kebijakan zonasi.
Akan Tetap Dilanjutkan
Menteri Nadiem mengatakan kebijakan PPDB menggunakan sistem zonasi harus tetap dilanjutkan karena mampu mengatasi kesenjangan antarpeserta didik.
Menurut Menteri Nadiem, dahulu, banyak orang tua peserta didik yang mendaftarkan anaknya masuk les agar bisa masuk ke sekolah favorit.
Belum lagi, kata Menteri Nadiem, ada juga peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu, harus membayar sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri.
“Zonasi adalah contoh ‘legacy’ kebijakan pendidikan yang perlu diteruskan dan disempurnakan. Nah, itu salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting.”
“Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah,” tandas Mendikbudristek.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply