JAKARTA, KalderaNews.com – Publik digegerkan dengan dugaan 337 juta data warga di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bocor dan dijual di internet.
Sejauh ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih berdalih data yang beredar tidak sesuai dengan format yang ada atau tidak sama dengan database kependudukan di Ditjen Dukcapil.
Menanggapi kasus kehebohan ini, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan berulangnya kasus begini menunjukkan bahwa kebocoran data sudah sangat serius.
BACA JUGA:
- Mayoritas Hacker Ternyata Orang Dalam Perusahaan atau Mantan Karyawan
- Keamanan Siber di Indonesia Anjlok, Perlindungan Data Pribadi Lemah
- Cara Mudah Hapus Jejak Digital, Milenial Harus Paham
“Data penduduk Indonesia kembali bocor dan kali ini data kependudukan yang bocor, merupakan data yang sangat privasi sehingga sangat merugikan serta membahayakan warga negara Indonesia,” ujar Sukamta.
Diketahui, sejumlah 337.225.465 data yang dijual di darkweb cukup lengkap. Mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah, agama, status pernikahan, nomor akta nikah dan nomor akta cerai, peningkatan tanggal nikah/tanggal cerai, kelainan fisik, penyandang cacat, pendidikan akhir, jenis pekerjaan, NIK ibu, NIK ayah, nama lengkap ibu, hingga nama lengkap ayah.
“Kebocoran data yang berulang di lembaga-lembaga pengelola data milik pemerintah menunjukkan hacker telah menemukan kelemahan yang sama di berbagai server data pemerintah sehingga harus dilakukan upaya luar biasa untuk mencegah kebocoran kembali,” ungkapnya.
Anggota DPR RI asal DI Yogyakarta ini menyatakan penanganan kasus kebocoran data sebelumnya yang tidak jelas hasil dan tindak lanjutnya.
“Kasus kebocoran data ini harus dijelaskan pemerintah kepada publik mulai dari proses penanganan, tindak lanjut pencegahan dan penindakan hukum. Apabila masih seperti kasus-kasus sebelumnya dimana kebocoran data 34 passpor, 3,2 miliar data dari Aplikasi Peduli Lindungi, 45 juta data MyPertamina, 105 juta data Komisi Pemilihan Umum, 679.000 surat yang dikirim ke Presiden Jokowi 1,3 miliar tidak jelas prosesnya dan pencegahanya maka lembaga-lembaga pengelola data ini under capacity,” tandasnya.
Sebelumnya, data dukcapil dan paspor, 35 juta data pengguna MyIndihome, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, data SIM Card, dan browsing history dari 26 juta pengguna Indihome juga telah terjadi kebocoran.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply