BOGOR, KalderaNews.com – Kisruh PPDB Bogor 2023 kembali terjadi. Wali Kota Bogor Bogor Bima Arya Sugiarto bakal lakukan investigasi, bahkan batalkan jalur zonasi.
Pemerintah Kota Bogor menerima 300 aduan mengenai indikasi kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 di tingkat SMP sampai SMA.
Aduan tersebut didapatkan setelah Pemkot Bogor membuka layanan pengaduan.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pun menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kecurangan PPDB SMA negeri jalur zonasi.
BACA JUGA:
- 20 SMA Swasta Terbaik di Bogor, Bisa Jadi Pilihan di PPDB 2023
- Sekolah TK Cikal Cahaya di Bogor ini Jadi Percontohan Penerapan Kurikulum Merdeka
- Inilah 20 SMA Swasta Terbaik di Bogor Berdasarkan Nilai UTBK 2022
Kisruh PPDB, investigasi ke semua sekolah
Hasilnya, Pemkot Bogor akan melakukan investigasi secara menyeluruh di semua sekolah.
“Saya juga akan ke Disdukcapil akan ke Disdik, kita akan audit semua sistemnya bagaimana menentukan koordinat, bagaimana memverifikasi kartu keluarga, itu penting bagi sekolah. Disdik, Disdukcapil akan kita audit semua. Besok saya akan merespon ke situ, ini merespon aduan warga,” tegasnya.
Saat melakukan kunjungan Bima Arya menerima aduan warga, seorang pemilik warung nasi yang sudah tinggal tiga tahun di Jalan Kantor Batu, setelah sebelumnya tinggal di Jalan Paledang.
Meski lokasi tempat tinggalnya dekat dengan SMAN 1 Kota Bogor, tapi anak ibu yang sempat berada di urutan atas PPDB jalur zonasi tiba-tiba tersisih.
Bima Arya menegaskan, ini sangat keterlaluan ketika masih ada yang main-main dengan masa depan anak-anak.
“Tadi ada anak di situ yang rumahnya dekat, tapi tidak kebagian ya karena terlempar dari yang jauh, kalau seperti ini kan enggak benar sistem zonasi ini, yang masuk di sekolah-sekolah di pusat kota ini ya sebagian besar yang rumahnya jauh. Bahkan ada yang dari pinggiran,” katanya.
Sistem zonasi akan dibatalkan
Menurut Bima sistem zonasi ini terbukti tidak siap dan menyarankan untuk dibatalkan.
“Kalaupun zonasi ini masih diterapkan sistem harus lebih rapi lagi, sistem kependudukan kita, sistem verifikasi, kemudian infrastruktur sekolah. Selama infrastruktur belum merata enggak mungkin pakai sistem zonasi ini,” ujarnya.
Tak hanya itu, dari hasil verifikasi setelah dilakukan cek lapangan juga ditemukan adanya indikasi pindah kartu keluarga.
“Ada yang pindah KK, ada yang KK nya yang ditambahkan, ada yang betul-betul palsu. Nanti akan kita catat semua indikasi itu,” katanya.
Walkot Bima bersama tim akan mengkaji nama siswa yang terindikasi masuk dengan curang, sebelum masuk tahap pengumuman PPDB 2023.
“Nanti akan kita bahas dulu, kaji dulu seperti apa, karena masih dalam kewenangan kita, masih ada waktu untuk pengumuman, besok saya akan ke Disdik dan Dukcapil,” tegas Bima Arya.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply