JAKARTA, KalderaNews.com – Setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara atau ulang tahun lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Hari Bhayangkara ke-77 tahun 2023 ini mengangkat tema “Polri Presisi untuk Negeri; Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas”
Polri pun telah merilis logo peringatan HUT ke-77 Bhayangkara.
Dalam logo tersebut, terdapat angka 77 sebagai usia peringatan HUT Bhayangkara tahun 2023, serta tulisan tema yang diangkat.
BACA JUGA:
- Selamat Hari Bhayangkara! Inilah 15 Inspirasi Ucapan untuk Dibagikan di Media Sosial
- Tegakkan UU ITE, Polri Aktifkan Polisi Virtual di Medsos
Inspirasi pasukan Majapahit
Hari Bhayangkara adalah hari Kepolisian Nasional yang diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946.
Peraturan tersebut menyatukan kepolisian yang semula terpisah sebagai kepolisian daerah, menjadi satu kesatuan nasional dan bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan tertinggi negara, presiden.
Nama Bhayangkara diambil dari istilah yang digunakan Patih Gadjah Mada dari Kerajaan Majapahit untuk menamai pasukan keamanan yang ditugaskan menjaga raja dan kerajaan kala itu.
Keberadaan pasukan pengamanan dan ketertiban di negeri mengalami perjalanan yang cukup panjang.
Saat di bawah jajahan Belanda, pasukan keamanan diambil dari warga pribumi dan ditugaskan untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda.
Pasukan keamanan ini terbagi menjadi beberapa bentuk, misalnya Veld Politie (Polisi Lapangan), Stands Politia (Polisi Kota), Cultur Politie (Polisi Pertanian), dan Bestuurs Politie (Polisi Pamong Praja).
Namun saat itu, warga pribumi yang menjadi bagian dari anggota keamanan tidak bisa menempati posisi-posisi tinggi seperti hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Mereka hanya diperkenankan menjadi mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.
Saat Jepang menguasai Nusantara, kepolisian dibagi-bagi berdasarkan wilayah.
Ada kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera dengan pusat di Bukittinggi, Kepolisian Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang pusatnya ada di Banjarmasin.
Berbeda dengan zaman Belanda yang hanya mengizinkan jabatan tinggi diisi oleh orang-orang mereka, saat di bawah Jepang, Kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia.
Tetapi, meski menjadi pemimpin, orang pribumi masih didampingi pejabat Jepang yang pada praktiknya lebih memegang kuasa.
Sejarah Hari Bhayangkara
Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kepolisian yang tersisa dari masa penjajahan menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.
Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN).
Pada 29 September 1945, Presiden Soekarno menetapkan dan melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).
Kala itu, kepolisian masih ada di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara untuk urusan administrasi.
Akan tetapi pertanggungjawaban operasional dilakukan kepada Jaksa Agung.
Sejak terbitnya PP Nomor 11 Tahun 1946, kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.
Sejak ditetapkan pada tahun 1946, kepolisan merayakan Hari Bhayangkara setiap 1 Juli.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply