Anggaran Perpustakaan Minim, Literasi Masih Rendah

Disisihkan dari Dana Desa

Selain melalui mandatori alokasi APBN dan APBD Provinsi Riau, Abdul Fikri juga menilai bahwasanya tambahan anggaran bisa didapatkan melalui pengelolaan dana desa.

Hanya saja pengelolaan tersebut masih bergantung pada fokus pembangunan kepala desa masing-masing, sehingga kurang bisa dimaksimalkan.

“Sesungguhnya kan sudah ada ya bahwa dana desa itu boleh dialokasikan untuk kepentingan perpustakaan desa. Tetapi karena tidak ada sanksi, tidak ada mendatori berapa persen dan sebagainya. “

“Dana desa itu sudah ada kelonggaran untuk boleh menggunakan, dipakai untuk perpustakaan. Tapi mana ada kepala desa yang suka mengalokasikan untuk buku? mereka lebih suka mengalokasikan pada infrastruktur,” terangnya.

Diketahui, minimnya anggaran masih menjadi faktor utama lemahnya peningkatan literasi di Indonesia, terutama di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dipengaruhi oleh bentuk geografis Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki pulau sebanyak 2.028 yang tersebar di area seluas 8.270 km persegi.

Luas lautan mencapai 96% dan daratan hanya 4%. Kondisi medan yang berat ini tentu menyebabkan upaya peningkatan literasi tidak merat karena membutuhkan biaya operasional yang besar.