JAKARTA, KalderaNews.com – Sebagian besar peserta PPDB Jakarta 2023 dipastikan tak lolos ke sekolah negeri. Lagi-lagi, daya tampung sekolah belum juga teratasi.
Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) menaksir hal tersebut dari data Lembaga Kajian Publik Smeru di 2020 yang mencatat, ada 170.000 peserta yang gagal mendaftar di sekolah negeri.
Mereka terdiri dari 52 persen anak lulusan SD dan 67 persen anak lulusan SMP.
Setelah tiga tahun berlalu, angka tersebut ternyata tidak banyak berubah. Termasuk dalam PPDB DKI Jakarta 2023 ini.
BACA JUGA:
- PPDB Jakarta Libatkan 110 SMA Swasta dan 146 SMK Swasta, Ini Keuntungan Masuk Swasta Lewat Jalur Ini
- PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Jakarta Resmi Dibuka, Berikut Kuota, Tempat Daftar dan Posko Pengaduannya
- Berikut 10 Jalur PPDB Jakarta 2023 SD-SMA Dibuka Serentak 12 Juni 2023, Ini Link Pendaftarannya
“Kami melakukan pendampingan kepada orangtua murid dari tahun lalu. Banyak laporan orangtua dampingan kami tentang tidak adanya perubahan sistem PPDB. Tahun ini juga, daya tampung sekolah akan jadi biang keroknya,” kata Ubaid Matraji, Juru Bicara Kawal Koalisi Pendidikan DKI Jakarta.
Menurut data Dinas Pendidikan DKI, total daya tampung PPDB Jakarta 2023 untuk jenjang SD mencapai 93.629 kursi, daya tampung jenjang SMP mencapai 71.498 kursi, SMA sebanyak 28.937 kursi, dan SMK sebanyak 19.387.
Sementara, perkiraan jumlah pendaftar ke SMP mencapai 149.530 orang. Dan, perkiraan jumlah murid baru di SMA dan SMK mencapai 139.841 orang.
Melibatkan sekolah swasta
Nah, untuk menambah daya tampung, Disdik DKI menggandeng sekolah swasta untuk menggelar PPDB Bersama.
Tahun ini, total ada 257 sekolah swasta dengan kuota 6.909 yang ikut dalam PPDB Bersama.
Setelah dihitung-hitung, ternyata kehadiran sekolah swasta dalam PPDB Bersama 2023 hanya membantu 4 persen dari sekitar 170.000 siswa yang tidak lolos sekolah negeri.
Padahal, seluruh pelajar yang tidak lolos ke sekolah negeri mestinya ditampung di sekolah swasta.
So, kini saatnya pemerintah membantu sekolah-sekolah swasta, terutama yang level menengah ke bawah agar lebih berdaya serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.
Pemerintah tidak perlu membangun sekolah negeri baru, karena jumlah sekolah di Jakarta itu cukup, dan sebagian besar adalah sekolah swasta.
Maka tugas pemerintah adalah memberdayakan sekolah swasta, tanpa mengubah sistem atau nilai sekolah mereka, salah satunya dengan model pembiayaan.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply