JAKARTA, KalderaNews.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta Pemerintah Daerah (Pemda) meredam ego sektoral demi mensukseskan Kurikulum Merdeka. Ia mensinyalir ada Konflikt kepentingan terkait Kurikulum Merdeka yang saat ini masih sedang dalam tahap sosialisasi masif oleh Kemendikbudristek.
Ia berpandangan kesuksesan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kemauan Pemkab/Pemkot yang menangani SD dan SMP maupun pemprov menangani SMA, SMK, dan SLB.
Ia lantas mendesak pemerintah pusat sekaligus pemerintah daerah saling berkolaborasi dalam sosialisasi dan implementasinya.
BACA JUGA:
- Anggota DPR Ini Kritik Nadiem yang Kurang Turba dan Ungkap Sederet Persoalan yang Mendera Perguruan Tinggi
- Hampir 20 Tahun Jalan Masuk ke Sekolah Katolik Ini Diblokade, Anggota DPR Geram
- Anggota DPR Banyak yang Nggak Setuju Aturan Masuk Sekolah Pukul 5 Pagi
“Saya masih sering melihat ada dualisme kepentingan, seperti saat sosialisasi Kurikulum Merdeka di Bandung Barat yang membicarakan SMK juga, tetapi orang pemprov tidak hadir. Padahal, kalau kegiatannya ada SMK, orang pemprov seharusnya ada sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait SMK dan SMA terjawab oleh dinas provinsi,” tutur Dede pada Senin, 22 Mei 2023.
Ia menambahkan sinkronisasi antar dinas yang berada di bawah pemkab/pemkot maupun pemprov juga menjadi faktor krusial.
“Jika ada dualisme tanggung jawab akan sulit berkoordinasi, ada yang mengatakan domain saya SD dan SMP, domain saya SMA dan SMK, padahal seharusnya bisa saling komunikasi. Nah, yang kayak gini, tentu kami minta dukungan dari Kemendikbudristek untuk terus memberikan bimbingan pelatihan agar ada sinkronisasi antara dinas-dinas di daerah,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu. Tertarik menjalin kerjasama dengan KalderaNews.com? Silakan hubungi WA (0812 8027 7190) atau email: kalderanews@gmail.com
Leave a Reply