JAKARTA, KalderaNews.com – Pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka bukan hanya menyangkut soal perubahan administratif, seperti perubahan istilah dan format dokumen. Lebih dari itu, penerapan Kurikulum Merdeka adalah momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktik pembelajaran.
“Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Para guru tidak (perlu) terburu-buru dalam mengajar dan pembelajaran (sehingga) bisa lebih mendalam, karena kurikulum ini berfokus pada materi esensial,” kata Nunuk pada pekan ini.
Nunuk Suryani mengungkapkan, salah satu keunggulan Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila akan memberi waktu lebih banyak bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata.
BACA JUGA:
- 3 Belenggu Kurikulum Merdeka, Hindari Isomorphic Mimicry
- Efektivitasnya Belum Jelas, Kurikulum Merdeka Tidak Wajib Diterapkan
- Kurikulum Merdeka Sulit Diimplementasikan, Ini Lho 5 Miskonsepsinya
Dengan demikian, Kurikulum Merdeka kata dia, akan memberi kesempatan bagi semua peserta didik di Indonesia untuk menjadi pemelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter Pancasila.
“Kurikulum Merdeka juga memberikan fleksibilitas dan dukungan bagi pendidik untuk bergotong-royong menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan,” lanjut Nunuk.
Terkait dengan pendaftaran Kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023/2024, Nur Malik Maulana dari Balai Latihan Pendidikan Teknik Pusat Data dan Informasi (BLPT Pusdatin) Kemendikbudristek, mengungkapkan bahwa khusus untuk opsi kurikulum tertentu, satuan pendidikan masih diberi kesempatan untuk mengubah opsi Kurikulum Merdeka yang akan diterapkan.
Khusus untuk satuan pendidikan yang sebelumnya memilih Kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, masih memiliki dua kesempatan lagi untuk mengubah pilihan ke level Kurikulum Merdeka di atasnya yaitu Mandiri Berubah atau Mandiri Berbagi.
Kemudian, untuk satuan pendidikan yang sudah terdaftar di Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah, memiliki kesempatan satu kali untuk mengubah opsi kurikulum. Meskipun hanya bisa naik ke level di atasnya yakni Kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi.
“Selama masa pendaftaran, satuan pendidikan dapat mengubah opsi Kurikulum Merdeka meskipun ia sudah memutuskan untuk mendaftar. Masih ada kesempatan untuk berdiskusi dengan pengelola,” terang Nur lebih lanjut.
Sementara itu, untuk satuan pendidikan yang sudah terdaftar di Kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi, tidak bisa berubah untuk mengambil dua opsi kurikulum pada level di bawahnya. Mereka hanya punya pilihan untuk menjalankan Kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu!
Leave a Reply