SURABAYA, KalderaNews.com – Sektor pendidikan menjadi pelayanan dasar untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan bidang pendidikan ini juga menjadi salah satu konsentrasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selama memimpin Kota Surabaya, terutama di tahun 2022 ini.
Berbagai kebijakan kemudian diambil yang menyentuh orang tua, siswa, dan guru. Bahkan, berbagai intervensi itu tidak hanya menyasar sekolah negeri, melainkan juga lembaga swasta mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/MI, SMP/MTs, serta pendidikan kesetaraan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 Kota Surabaya menjadi yang tertinggi di Provinsi Jatim. Angkanya terus meningkat sejak tahun 2020.
BACA JUGA:
- 30 SMP Swasta Ikuti PPDB Offline di Balai Pemuda Surabaya Sampai Rabu
- Kisah Inspiratif Achmad Hidayatullah, Dosen UM Surabaya Ini Pernah 12 Kali Gagal Raih Beasiswa
- Pemkot Surabaya Hapus Pekerjaan Rumah (PR) Siswa SD dan SMP, Ternyata Ini Gantinya
Pada tahun 2020 tercatat sebesar 82,23, tahun 2021 menjadi 82,31, kemudian pada tahun 2022 mencapai 82,74. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Pahlawan berada pada kelompok status kategori sangat tinggi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan IPM merupakan penilaian yang harus diperbaiki terus-menerus. Apalagi, IPM juga dilihat dari lamanya seseorang menempuh jalur pendidikan.
Ia menyadari masih terdapat persoalan dalam dunia pendidikan yang harus segera diselesaikan agar IPM bisa lebih tinggi dari angka 82,74. “Untuk mencapai hal tersebut, Pemkot Surabaya membutuhkan keterlibatan semua elemen,” kata Wali Kota Eri.
Salah satu elemen yang dilibatkan untuk mengatasi persoalan dunia pendidikan di Surabaya adalah perguruan tinggi. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta dilibatkan untuk menjadi pengajar muda dan melakukan pendampingan dari sisi akademis dan nonakademis siswa.
Pada peluncuran Program Surabaya Mengajar (PSM) yang dihadiri Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini, terdapat 1.072 mahasiswa dari 23 perguruan tinggi yang terlibat.
“Prioritas mereka terdiri atas program sekolah ramah, program sekolah sehat, dan program sekolah smart. Ketiganya meliputi identifikasi, merancang, implementasi serta evaluasi masalah belajar, psikososial, dan perlindungan anak,” ungkapnya.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga terlibat dalam program Sinau Bareng dan Ngaji Bareng serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang diselenggarakan di balai RW. Saat ini terdapat 22 lokasi balai RW yang tersebar di 12 kecamatan dan 16 kelurahan. Mahasiswa yang terlibat sebanyak 155 mahasiswa. Para mahasiswa ini berkolaborasi dengan 3.141 tutor dan guru.
“Saya ingin balai RW ini bisa hidup lagi, menjadi pusat kegiatan warganya. Bisa untuk belajar anak-anak,” katanya.
Selain akselerasi tempat belajar dan SDM, Pemkot Surabaya juga memperkuat pengembangan potensi dan pendidikan karakter di kalangan pelajar. Pendidikan karakter disesuaikan dengan karakter masing-masing sekolah. Programnya bernama Sekolahe Arek Suroboyo (SAS).
Siswa dibebaskan dari pekerjaan rumah (PR), kemudian jam pelajaran sekolah dipangkas hingga pukul 12.00 WIB. Dua jam berikutnya, mulai pukul 12.00-14.00 WIB diisi dengan pembiasaan dan pendalaman karakter.
“Persoalan pendidikan tidak hanya dibebankan kepada sekolah dan pemerintah, orang tua juga harus bertanggung jawab dalam proses pembentukan karakter anak. Maka, orang tua juga harus mendidik anak-anaknya untuk memiliki karakter sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan,” tegasnya.
Upaya mengimplementasikan pendidikan karakter juga terlaksana ketika pelajar-pelajar di Kota Surabaya ikut menyukseskan Tari Remo massal yang tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Menurut Cak Eri, kegiatan itu mengusung semangat agar para pelajar di Kota Pahlawan menjaga kearifan budaya lokal.
Pasalnya, tidak sedikit siswa yang belum mengetahui arti dan makna Tari Remo. “Nantinya, setiap sekolah akan ada ekstrakurikuler wajib untuk Tari Remo. Filosofinya untuk menjaga kearifan lokal,” katanya.
Di sisi lain, perihal kesejahteraan tenaga pendidik, tidak luput dari perhatian Wali Kota Eri. Tahun 2022, pemberian honor atau jasa pelayanan guru pendidikan anak usia dini (PAUD) menyasar kepada 4.350 tenaga pendidik Pos PAUD Terpadu (PPT), kemudian Tenaga Pendidik TK (balai RW) sebanyak 774 orang, dan Tenaga Pendidik TK/KB/TPA sebanyak 6.000 orang.
Besaran honor untuk tenaga pendidik PPT dan Tenaga Pendidik TK (balai RW) sebesar Rp 500.000,- per orang. Sedangkan tenaga pendidik TK/KB/TPA sebesar Rp 300.000,- per orang.
Berikutnya pemberian honor atau jasa pelayanan kepada guru kesetaraan dan guru agama serta kelas minggu. Tahun ini, sebanyak 11.675 tenaga pendidik keagamaan mendapat intervensi sebesar Rp 500.000,- per orang.
Sedangkan untuk tenaga pendidik kesetaraan menyasar 226 orang dengan besaran Rp 250.000,-. Untuk guru swasta, telah diberikan kepada 2.888 orang. Besarannya Rp 1.000.000,- per bulan.
Wali Kota Eri juga menyebut, peningkatan kesejahteraan juga diberikan kepada guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru PPPK, serta guru swasta dan guru tidak tetap (GTT) melalui tunjangan kinerja (tukin) yang cair tiap triwulan sekali.
Pada triwulan keempat ini sudah diberikan kepada 6.967 guru. “Harapannya, dengan tukin ini kesejahteraan guru meningkat. Di sisi lain, mereka menjadi fokus mendidik anak-anak Surabaya,” terangnya.
Ia menambahkan pihaknya juga turut memberikan perhatian khusus kepada siswa dengan status Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya, baik yang bersekolah di negeri maupun swasta. Perhatian itu berupa bantuan yang bersumber dari APBD Kota Surabaya melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda).
Intervensi ini berupa paket seragam siswa MBR, yang meliputi hem, celana/rok seragam sekolah, seragam olahraga, seragam batik, sepatu, tas, ikat pinggang, topi, dasi, kaos kaki.
“Para sekolah ini bisa pesan di UMKM Kota Surabaya yang menyediakan perlengkapan sekolah tersebut. Apalagai sebagian besar pekerja di UMKM tersebut berstatus MBR, jadi uangnya bisa langsung kembali ke masyarakat, sehingga perekonomian Surabaya terus muter,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel KalderaNews.com lainnya di Google News
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu!
Leave a Reply