Sodik menilai masalah guru honorer selalu menjadi hambatan karena pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya terbatas karena terdampak adanya pandemi Covid-19.
“Oleh sebab itu di (pemerintah) pusat sedang dibahas masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehingga beban guru PPPK yang menjadi beban daerah dengan undang-undang yang berjalan ini.”
Kondisi keuangan yang semakin proporsional akan meningkatkan potensi daerah untuk membiayai guru PPPK.
Sodik juga menyoroti beberapa masukan dari para guru di Aceh baik yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai honorer yang sedang proses menjadi PPPK.
“Di SMPN 6 Aceh saya mendengar keluhan guru negeri. Ia asalnya adalah guru swasta yang diangkat menjadi pegawai negeri dan harus melepaskan sekolah lamanya. Ini adalah masalah lama dan kita sudah mendengar sebelumnya tapi kunjungan kali ini membuktikan bahwa hal semacam ini benar terjadi di lapangan,” tandasnya.
Leave a Reply