Duh, Hanya 10 Persen PTS yang Sehat, Ternyata Pemerintah Juga Belum Adil

Namun, perguruan tinggi justru banyak menawarkan pendidikan berbasis sosial.

“Hal ini terjadi di dosen-dosen PTS. Bahkan ada dosen yang hanya dapat honor Rp1,5 juta per bulan. Memprihatinkan sekali,” tandasnya.

Selanjutnya terkaiy kompetensi perguruan tinggi, hal yang paling utama adalah bagaimana mendorong agar PTS dapat mengembangkan diri menjadi universitas riset yang mampu menghasilkan jurnal paten dan hak kekayaan intelektual (HAKI).

“Masalahnya risetnya kemudian dipakai atau tidak oleh dunia usaha dan dunia industri. Atau hanya sekedar istilahnya simbol-simbol,” pungkas Dede.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin juga mendapati sejumlah masalah krusial yang dialami perguruan tinggi swasta. Masalah tersebut adalah administrasi yang berbelit-belit untuk mengurus akreditasi, dosen terbaik yang kerap berpindah dari swasta ke negeri, bahkan seputar persamaan jadwal penerimaan siswa baru.

“Memang banyak sekali ketimpangan yang kami temukan dan perhatian pemerintah pada swasta. Contohnya anggaran, anggaran pemerintah untuk PTN mencapai 94 persen. Lalu untuk PTS hanya empat persen, padahal jumlah PTS lebih banyak, begitu juga jumlah mahasiswanya,” ucapnya.