BANDUNG, KalderaNews.com – Direktur Jenjang Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha mengakui kalau dibandingkan dengan provinsi lain, Jawa Barat termasuk yang leading dalam implementasi pendidikan anti-korupsi.
BACA JUGA:
- 9 Cara Sederhana Kenalkan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Anak
- Puluhan Pelajar Diangkat Jadi Duta Antikorupsi, Masih Boleh Nyontek Gak Ya?
- Pendidikan Antikorupsi Jadi Mata Pelajaran Siswa SMA di Jawa Barat
Aida menjelaskan ada tiga faktor yang menjadikan Jabar juara di antara provinsi lain.
1). Jabar menjadi provinsi pertama yang bergerak cepat membuat regulasi pendidikan anti-korupsi
“Indikator pertama kita terkait implementasi pendidikan anti-korupsi adalah adanya regulasi. Jabar (sudah membuat) duluan dan semua kabupaten/kota diwajibkan punya regulasi juga,” tuturnya.
2). Aktifnya Penyuluh Anti-Korupsi (Paksi) Jabar yang selalu melakukan program atau kegiatan-kegiatan.
Menurutnya, itu adalah salah satu pemicu implementasi pendidikan anti-korupsi di Jabar berkembang.
3). Adanya perhatian pada penguatan integritas para kepala sekolah di wilayah Jabar melalui kegiatan atau program terkait implementasi pendidikan anti-korupsi.
“Disdik bersama BPSDM pun melakukan kegiatan terkait implementasi pendidikan anti-korupsi melalui penguatan integritas. Hal tersebut belum ada di wilayah lain,” ungkapnya.
Aida lantas mendorong seluruh satuan pendidikan agar giat melaporkan program pendidikan anti-korupsi yang dilakukan melalui dapodik dan jaga.id.
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu
Leave a Reply