JAKARTA, KalderaNews.com – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengaku menyesal, lantaran pemerintah yang lalai dalam pengawasan adanya sekolah yang berada di bawah naungan Khilafatul Muslimin.
Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G, Feriyansyah mengatakan, pengawasan dinas pendidikan pun mulai dari level kecamatan, kota/kabupaten sampai provinsi tidak berjalan.
“Ini adalah kesalahan kolektif yang fatal, dan patut menjadi koreksi bersama sekaligus instrospeksi Pemda termasuk Kemdikbudristek,” ujar Feriyansyah.
BACA JUGA:
- Universitas Pasundan (Unpas) Siap Jadi Kampus Bebas Radikalisme dan Terorisme
- BNPT Ajak Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Cegah Radikalisme dan Terorisme di Kampus
- Awas, Ancaman Kolaborasi Organisasi Kejahatan Narkotika Internasional dan Kelompok Terorisme Sudah di Depan Mata
Ia merekomendasikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek), Kementerian Agama, bersama Pemerintah Daerah (Pemda) meninjau lagi perizinan sekolah madrasah di bawah organisasi ini.
Feriyansyah pun meminta pemerintah menyisir satuan pendidikan yang sudah terpapar dan berpotensi terpapar ideologi radikalisme dan anti Pancasila di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini usai diungkapkannya setelah Polda Metro Jaya menangkap enam orang petinggi ormas Khilafatul Muslimin dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Satu di antaranya adalah pendiri sekaligus pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin, yakni Abdul Qadir Hasan Baraja.
Abdul Qadir ditangkap pada Selasa, 7 Juni 2022 di Bandar Lampung. Penangkapan ini bermula ketika anggota Khilafatul Muslimin melakukan konvoi di wilayah Cawang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Video peristiwa tersebut sempat viral di media sosial.
Parahnya, pihak kepolisian lantas melakukan penyelidikan terhadap 30 sekolah yang diduga menjadi tempat untuk mendoktrin masyarakat agar menganut ideologi khilafah.
Diduga ormas Khilafatul Muslimin menyebarkan ideologi khilafah, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Sementara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut kelompok Khilafatul Muslimin menerapkan strategi taqiyah atau siasat berbohong agar bisa diterima masyarakat.
“Kalau ditanya masyarakat bahwa dia (menyampaikan) tidak akan mengubah ideologi Pancasila itu adalah merupakan strategi mereka, yaitu yang disebut strategi taqiyah, adalah strategi atau siasat untuk berbohong,” ujar Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Wawan Ridwan
Wawan mengatakan Khilafatul Muslimin juga mengembangkan organisasi dengan membentuk struktur seperti yang dijalankan oleh Negara Islam Indonesia (NII).
Menurutnya, Khilafatul Muslimin memiliki pusat pemerintahan di Lampung. Mereka juga memiliki kantor wilayah yang sudah tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Wawan mengatakan, aktivitas Khilafatul Muslimin juga sama dengan apa yang dilakukan oleh organisasi seperti NII dan JI.
Struktur kepengurusan di organisasi Khilafatul Muslimin juga mirip dengan sebuah negara. Yakni, ada amir daulah untuk tingkat provinsi, kepala amir wilayah untuk tingkat kabupaten, ummul quro untuk tingkat kecamatan dan paling rendah amir kemashulan.
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu!
Leave a Reply