JAKARTA, KalderaNews.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim hadir secara daring pada sesi diskusi kebijakan umum sidang umum The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ke-41.
Menteri Nadiem bersama 193 delegasi dari berbagai negara anggota membahas bidang-bidang yang menjadi mandat UNESCO yaitu pendidikan, sains, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi.
Di bidang pendidikan, Mendikbudristek menyampaikan transformasi pendidikan melalui Merdeka Belajar. Di masa pandemi, Menteri Nadiem juga menyampaikan kurikulum darurat yang digunakan satuan pendidikan serta penyediaan kuota internet bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
BACA JUGA:
- Diusulkan Sejak 2019, UNESCO Akhirnya Nobatkan Jakarta Sebagai Kota Sastra Dunia
- Nuraulia Muhibar Terpilih Jadi Wakil Indonesia di The 12th UNESCO Youth Forum
- Diajukan Bareng Malaysia, Pantun Jadi Warisan Budaya Takbenda UNESCO
“Kemendikbudristek mengeluarkan berbagai kebijakan melalui Merdeka Belajar untuk menyiapkan generasi muda menuju Indonesia yang unggul,” terang Menteri Nadiem, pada Senin, 15 November 2021.
Di samping itu, Menteri Nadiem juga menyampaikan terkait pengangkatan satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan juga penguatan pada pendidikan vokasi.
“Kerangka SDGs 2030 juga digunakan untuk bidang budaya, ilmu pengetahuan, komunikasi, dan informasi,” kata Mendikbudristek.
Untuk diketahui, Indonesia merupakan negara pertama yang memiliki indeks pembangunan budaya sebagai ukuran perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk memanfaatkan aset budaya Indonesia.
Melalui peluncuran Indonesiana TV, Kemdikbudristek menyiapkan sebuah saluran TV budaya sebagai media kolaboratif bagi seniman untuk dijadikan wadah karyanya.
Untuk siklus nominasi Memory of the World 2022 hingga 2023, kata Mendikbudristek, Indonesia akan mengajukan tiga nominasi, yakni arsip Soekarno, arsip KTT Pertama Gerakan Nonblok, dan Naskah Hikayat Aceh.
Sebagai negara mega biodiversitas terbesar kedua di dunia, Indonesia mengakui komitmen nasional terhadap pengelolaan hutan lestari membangun penyerap karbon pada tahun 2030 yang diwujudkan dalam berbagai program UNESCO, dari Man and Biosphere, Global Geopark, hingga situs World Heritage.
Menandai peringatan UNESCO ke-75, Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Ismunandar menyatakan pada sidang umum yang berlangsung di Paris pada 9-24 November 2021, bahwa Indonesia akan mengambil beberapa keputusan penting, termasuk adopsi tentang etika kecerdasan artifisial dan sains terbuka (open science).
* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.
Leave a Reply