YOGYAKARTA, KalderaNews.com – Peneliti program Research on Improving System of Education (RISE),Goldy Fariz Dharmawan, mengungkapkan dampak kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi di Yogyakarta. Dan ternyata, sebaran sekolah negeri di Yogyakarta tidak merata.
“Dari penelitian, ternyata hanya sebagian sekolah yang mampu beradaptasi dengan perubahan karakteristik siswa pasca kebijakan zonasi,” tutur Goldy.
BACA JUGA:
- Yogyakarta Resmi Tunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Juli 2021
- 7 Universitas Terbaik di Yogyakarta Versi Webometrics
- Beasiswa Jurusan Hukum? Simak Info Kuliah Gratis Plus Uang Saku Ini
Sejak Agustus 2018, RISE melakukan studi bersama Pemerintah Kota Yogyakarta yang melibatkan 46 sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan swasta. Tujuan mengetahui dampak PPDB Zonasi terhadap karakteristik peserta didik yang diterima di sekolah serta pembelajaran di kelas. Kebijakan zonasi di Yogyakarta menerima siswa yang tinggal dekat SMP Negeri di Kota Yogyakarta.
Penelitian ini ini merupakan kerja sama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbudristek) dengan The SMERU Research Institute dalam program RISE.
Goldy melanjutkan, capaian angkatan zonasi lebih rendah dibandingkan pra-zonasi. Guru juga tidak terbiasa mengajar siswa yang kemampuannya beragam. Sekolah negeri menerima anak dengan nilai lebih rendah, tapi bisa menahan penurunan capaian belajar.
Di sisi lain, sekolah swasta menerima anak dengan nilai lebih tinggi, tapi sulit mendorong peningkatan capaian belajar. Ia menyimpulkan, kebijakan zonasi menunjukkan adanya pertukaran antara kualitas pembelajaran dan kesetaraan akses pendidikan berkualitas.
“Kebijakan zonasi berhasil memasukkan lebih banyak anak dari keluarga ekonomi rendah ke sekolah negeri. Tapi, satuan pendidikan perlu didukung agar guru dapat mengajar siswa yang kemampuannya beragam,” saran Goldy.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, Budi S. Asrori menuturkan, pihaknya tetap berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan anak-anak agar bisa sekolah di tempat yang lebih dekat rumah, dan mengakomodasi anak-anak berprestasi untuk sekolah di tempat yang diinginkan.
“Kami berupaya agar PPDB mendorong prestasi siswa,” ungkap Budi.
Sementara, daya tampung SMP di Yogyakarta sangat mencukupi, yaitu 9.000 kursi jenjang SMP, di mana total lulusan SD negeri dan swasta kurang lebih 7.500 siswa.
“Tapi kapasitas SMP Negeri tidak bisa lebih dari 47 persen. Jadi, tidak semua anak bisa ditampung di sekolah negeri. Namun, kami terus berusaha menjaga kualitas sekolah swasta,” ucap Budi.
Budi juga mengungkapkan bahwa ada penurunan capaian nilai siswa akibat pandemi. Karena hanya 70 persen materi yang dapat disampaikan melalui PJJ. “Ada penurunan capaian nilai walaupun sudah memakai kurikulum yang disederhanakan. Daya serap anak-anak menurun, untuk SMP hanya 47,11 persen dan SD hanya 42 persen,” ungkap Budi.
*Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu
Leave a Reply