JAKARTA, KalderaNews.com – Bank Dunia dalam laporan terbarunya berjudul “Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia” mengungkap bahwa ekonomi laut yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera, lingkungan laut yang sehat, dan perekonomian nasional yang berkembang.
Peran laut sangatlah penting bagi kesejahteraan Indonesia, dengan sektor perikanan senilai 27 miliar dollar AS, menghidupi 7 juta tenaga kerja, dan mememenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani di Indonesia.
Namun, terdapat tantangan bagi ekosistem laut dan pesisir, yang apabila tidak dikelola secara berkelanjutan, dapat mengurangi potensi ekonomi laut Indonesia. Sekitar 38 persen dari ikan ditangkap melebihi kemampuan ekosistem untuk mengembalikan jumahnya (overfishing), sekitar sepertiga dari terumbu karang yang berharga bagi Indonesia berada dalam kondisi kurang baik, ekosistem pesisir yang penting, seperti mangrove, mengalami pengurangan yang besar.
BACA JUGA:
- Meminang “Bidadari Cantik” di Pantai Ora
- Pantai Bama, Surga di Ujung Timur Teriknya Savanna
- Eloknya, Wisata Pantai di Pulau Sipora, Mentawai
Sementara itu, sampah laut menimbulkan kerugian bagi perekonomian Indonesia senilai lebih dari USD 450 juta setiap tahunnya. Beberapa destinasi wisata laut dan pesisir juga telah menunjukkan dampak dari pengunjung yang terlalu padat dan belum memiliki infrastuktur dasar yang memadai.
“Pemerintah Indonesia saat ini tengah menempuh berbagai kebijakan menuju strategi ekonomi biru untuk meningkatkan tata kelola ekosistem laut dan pesisir, mencapai peluang ekonomi yang setara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menambahkan strategi ini mencakup penetapan target ambisius untuk mengurangi sampah laut serta memulihkan dan melestarikan mangrove dan ekosistem laut lainnya. Kami menyambut peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk lebih memperkuat implementasi ekonomi laut yang berkelanjutan.
Laporan terbaru Bank Dunia inipun merekomendasikan agar pemerintah Indonesia menerapkan sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia dan memperkuat area taman laut yang terus berkembang, dengan memanfaatkan potensi dukungan dari dana abadi nasional dan kemitraan dengan sektor swasta.
Memperluas moratorium alih fungsi hutan primer hingga meliputi seluruh ekosistem mangrove dapat mencegah kerusakan mangrove, serta mendukung sasaran restorasi mangrove yang ada saat ini.
Laporan ini juga merekomendasikan langkah-langkah untuk mengurangi sampah plastik di laut, termasuk dengan menetapkan persyaratan minimum kandungan bahan daur ulang di dalam produk-produk tertentu dan memperluas larangan penggunaan produk-produk plastik yang dapat digantikan. Upaya untuk mengatur arus pengunjung ke destinasi wisata pesisir dan laut juga dapat ditingkatkan.
* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu
Leave a Reply