JAKARTA, KalderaNews.com – Setiap 9 Maret, Indonesia merayakan Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional ini ditetapkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keppres No. 10 Tahun 2013.
Nah ternyata, pemilihan tanggal 9 Maret itu untuk mengenang mendiang Wage Rudolf Supratman, Pahlawan Nasional yang menciptakan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
BACA JUGA:
- 8 Maret, Hari Perempuan Internasional, Begini Tema dan Sejarahnya
- Begini 3 Cara Merayakan Hari Perempuan Internasional di Tengah Pandemi
- Mimpi Jadi Kota Musik Dunia ke-18 Versi UNESCO? Ini yang Sebaiknya Dilakukan Ambon
Penetapan Hari Musik Nasional ini telah melalui tahapan yang panjang. Mula-mula, gagasan muncul di era Presiden Megawati. Presiden Megawati kala itu, telah mencanangkan perayaan Hari Musik di Istana Negara pada 10 Maret 2003 bersama Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI).
Satu dekade kemudian, tepatnya 9 Maret 2013, Presiden SBY mengeluarkan Keppres tentang Hari Musik Nasional.
Namun belakangan, tanggal lahir WR Supratman menuai kontroversi. Di laman museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id dan laman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, disebutkan bahwa WR Supratman lahir di Dusun Trembelang Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Purworejo, Jawa Tengah tanggal 19 Maret 1903.
penting !!! KALAU TG HARI MUSIK NAS 9 MARET TAK SEGERA DIREVISI JADI 19 MARET, MAKAN KEPPRES 10/2013 SUDAH KEHILANGAN MAKNA HISTORISNYA, KARENA DLM KAJIAN DI SEMINAR NAS PELURUSAN TEMPAT DAN TG LAHIR WR SOEPRATNAN DI PURWOREJO 18 JULI 2006 YG DIKUKUHKAN DG PENETAPAN PENGADILAN NEG PURWOREJO MARET TH 2007 SERTA DICANTUMKAN DLM BUKU TERBITAN SEKNEG RI SEPT 2014 yg berjudul LAGU KEBGS IND RAYA sejarah, simbol, arti dan makna serta penggunaannya –> yg juga memuat RIWAYAT HIDUP WAGE SOEPRATMAN JADI PR NAS KITA SANGAT WAJAR JIKA KEPPRES SBY 2013 ITU DIKOREKSI AGAR MOMENT HISTORISNYA YG MEMAKAI TG LAHIRNYA PAHLAWAN NAS WRS ITU BENAR DIHAYATI SELURUH BANGSA TERMASUK KALANAN MUSISI NAS KITA. SEMOGA, SBG WUJUD PEMBANGUNAN DI BID BUDAYA HAL INI TIDAK HARUS “DIKALAHKAN” PRIORITASNYA OLEH PRODUK2 POLITIK PRAKTIS DAN SEJENISNYA..