JAKARTA, KalderaNews.com – Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah menerapkan kebijakan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy berkata, penerapan PJJ memperlihatkan kesenjangan dalam dunia pendidikan di Indonesia.
BACA JUGA:
- Menko Muhadjir: Saat PJJ, Guru Jangan Mengajar Dari Rumah, Tapi Dari Sekolah
- Simak Manfaat dan 2 Teknik Penyederhanaan Kurikulum Sekolah Dasar Saat PJJ
- Problematika Standar Baku PJJ, Pekerjaan Impian Hingga Minimnya Lowongan Pekerjaan
“Jangan bicara industri 4.0, terutama dengan mereka yang ada di pelosok, tapi bagaimana anak-anak mendapatkan akses pendidikan. Tugas saya sebagai Menko PMK adalah memastikan hal itu dengan baik. Kita tidak boleh membiarkan satu orang pun anak bangsa terabaikan,” ujarnya ketika menjadi pembicara dalam Webinar Mahasiswa Universitas Terbuka Kelompok Belajar Hongkong.
Maka, Menko Muhadjir, program pendidikan di Indonesia harus meliputi empat hal yaitu akses, kuantitas, kualitas, dan kesesuaian. Empat hal tersebut harus diramu untuk mencapai cita-cita seperti dikatakan Undang-Undang Dasar 1945.
Menko Muhadjir mengatakan, kualitas tanpa kuantitas akan membuat Indonesia semakin tertinggal. Pun kualitas dan kuantitas tanpa ada kesesuaian dengan dunia kerja juga percuma.
“Biar ada kuantitas tapi tidak merata, tidak memberikan akses yang sama kepada anak-anak bangsa juga akan menciptakan ketimpangan,” tegas Menko Muhadjir.
Menko Muhadjir memberikan apresiasi sistem PJJ yang telah dijalankan Universitas Terbuka (UT) sejak lama. Hal itu diyakini mampu mengatasi kesenjangan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
“UT telah memiliki andil dari empat pokok pendidikan, terutama akses. Namun kita juga harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas,” kata Menko Muhadjir.
* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu!
Leave a Reply