JAKARTA, KalderaNews.com – Ngopi seksi (Ngobrol Pintar Seputar Kebijakan Edukasi) menghadirkan topik hangat pada webinarnya “Mengukur Ragam Pelatihan Guru: Prioritas atau Formalitas”. Pada webinar hadir Ketua PB PGRI, Prof Dr. Supardi dan M.Praptono dari GTK Kemendikbud.
Ketua PB PGRI, Prof Dr. Supardi mengungkapkan bahwa pelatihan guru selama masa pandemi dilakukan dengan dua metode, yakni sinkron dan unsikron. Pelatihan tersebut berlangsung selama 98 jam. Peserta wajib menyelesaikan pelatihan dengan batas waktu 9 hari.
“Pesertanya cukup banyak, ada hampir 150 ribu, tapi yang dapat sertifikat hanya 15 ribu kalau di PGRI. Dana pelatihan didapatkan secara mandiri,” ujarnya pada webinar.
BACA JUGA:
- Pelatihan Guru 32 Jam Masih Menimbulkan Polemik di Kalangan Pendidik
- Gokil, Hasil Riset Siswi Madrasah Terbit di Jurnal Internasional
- Dana BOS Madrasah dan Pesantren 890 Miliar Cair, Catat Jangan Asal Dialokasikan
Ia memahami bahwa dalam kondisi ideal, diklat guru harus berbasis diagnostik yang dapat menjawab kebutuhan guru. Akan tetapi, menurutnya sebelum perencanaan pelatihan, alangkah baiknya pemerintah memberi perhatian pada status guru honorer.
“Sebelum membicarakan kompetensi, seharusnya ditetapkan terlebih dahulu status seorang guru supaya jelas. Jangan sampai ketika statusnya belum jelas, lalu dikhawatirkan mendidik guru honorer, lalu karena tidak ada ikatan, maka tidak jadi guru,” ucapnya.
Lalu, ia menyorot permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) guru yang sudah berlangsung selama 10 tahun lebih. Menurutnya, jangan berbahagia ketika ada istilah guru honorer. Adanya istilah tersebut merupakan indikasi Indonesia kekurangan profesi guru.
Selain itu, masih banyak tenaga pendidik yang belum paham dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Adanya indikasi tersebut memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pelatihan Bimtek. Menurut survey GTK Kemendikbud, hanya 55% yang menyelesaikan pelatihan daring dalam waktu 9 hari.
Dari survey tersebut, terkumpul 2 masalah utama yang harus diatasi, yaitu membantu 45% yang tidak lulus bimtek. Lalu, upaya pemerintah untuk memfasilitasi guru-guru yang berkompeten. Maka dari itu, Kemendikbud berupaya untuk menggodok materi pada portal guru belajar.
“Kami sudah melakukan survey di antaranya ada masalah jaringan, kesibukan, pengetahuan. Kami sudah punya hasil survey dan monitoring terhadap 22 ribu responden. Secara umum, kami mendapatkan ada semangat yang baik di kalangan para guru untuk belajar meningkatkan komptensi khususnya pada PJJ ini,” ujar Praptono selaku perwakilan dari GTK Kemendikbud.
* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu
Leave a Reply