JAKARTA, KalderaNews.com – Program SMK Membangun Desa menjadi salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan kebijakan revitalisasi SMK. Sebagai tindak lanjutnya, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kemendikbud bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Koordinasi Penguatan Peran SMK dalam Pembangunan Pedesaan. Kegiatan berlangsung di Provinsi Jawa Barat, yakni pada 13-15 Oktober 2020 di Tasikmalaya dan pada 16-18 Oktober 2020 di Garut.
Direktur SMK Kemendikbud, M. Bakrun mengatakan melalui program SMK Membangun Desa pihaknya ingin menciptakan terobosan dan mewujudkan sinergi antara SMK dan pemerintah desa.
“SMK harus jadi solusi permasalahan bangsa, karena menyelesaikan masalah bangsa dimulai dari desa,” ujar Bakrun di Garut baru-baru ini.
BACA JUGA:
- Siswa SMK dan SMA Ikut Demo Anarkis, Kadisdik Jabar Perintahkan 3 Hal Ini
- 90 Kepala SMK Digembleng Selama 62 Hari Agar Bermental CEO Perusahaan
- Ini Alasan Praktik SMK Boleh Tatap Muka Meski di Zona Merah
Ia berpandangan sinergi antara SMK dengan pemerintah desa juga diharapkan bisa membuat keberadaan SMK bermanfaat untuk lingkungan terdekatnya, mengingat mayoritas SMK di Indonesia berlokasi di pedesaan.
Ia juga menyoroti peluang SMK bisa mendampingi pengelolaan dana desa yang diharapkan bisa digunakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sementara itu Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah berharap kolaborasi SMK dengan desa bisa ikut mengentaskan pengangguran desa.
“Masyarakat juga harus mandiri dalam bidang pangan, ekonominya harus tumbuh. Jangan sampai Garut beli garam dari Jakarta. Pulau Jawa bagian selatan masih menjadi tantangan untuk menjadi pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Direktorat SMK memang harus berupaya mendukung keberadaan SMK untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pengembangan ekonomi pedesaan, serta mampu mengembangkan potensi/kompetensi SDM desa agar berkontribusi secara langsung dalam program tersebut.
Dengan memperhatikan pentingnya ketahanan pangan nasional dan sebagai upaya percepatan pembangunan pedesaan, maka perlu dilaksanakan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat melalui Direktorat SMK berinisiasi menyelenggarakan koordinasi di tingkat desa. Tujuannya untuk mendukung dan menguatkan fungsi dan peran seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat SMK, SMK-SMK, dan pemangku kepentingan di tingkat desa terkait.
* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu
Leave a Reply