JAKARTA, KalderaNews.com – Pandemi Covid-19 membuat aspek UMKM sebagai tulang punggung negara terdampak hingga pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kesehatan harus pulih untuk bisa mendongkrak ekonomi ke arah pertumbuhan yang positif. Maka dari itu, satuan tugas memiliki tiga prioritas, yakni Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh.
Dalam merespons dampak pandemi terhadap UMKM, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin, pada diskusi “Bantuan UMKM? Efektifkah?” memaparkan enam program utama yang anggarannya dikhususkan untuk Kementerian Keuangan dengan total sebesar Rp 695 Triliun.
Dari 400 Triliun, anggaran paling besar terletak di program perlindungan sosial, yakni Rp 200 Triliun. Sementara itu, sektor UMKM menempati pagu anggaran kedua terbesar, yakni Rp 123 Triliun.
BACA JUGA:
- Bangkitkan Semangat Wirausaha Milenial, Universitas Yarsi Undang Kemenpora Pada Kuliah Kewirausahaan
- Dies Natalis Universitas Terbuka (UT), Menjadi Role Model Kuliah Online
- UBSI Surakarta dan Tegal Ajak Orang Tua Pantau Putra-Putrinya Saat Kuliah Daring
- Kampus Ditantang Tumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Begitu Mahasiswa Masuk Kampus
- Uhamka Sediakan Laboratorium Tes Covid-19. Bisa Rapid Test Hingga Swab
- Kalbis Institute Gandeng Swasta untuk Pemulihan Pariwisata Indonesia. Apa Benefitnya?
Dari 6 fokus, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional bertanggung jawab terhadap 4 program, yakni perlindungan sosial, sektoral kementerian/ lembaga dan Pemda, pembiayaan korporasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari keempatnya, sektor UMKM dan perlindungan sosial terserap paling baik mengingat keduanya paling terdampak pandemi Covid-19 di antara fokus lainnya.
” UMKM adalah pilar ekonomi nasional. Enggak mungkin pemerintah memulihkan sendiri. Kita harus menggunakan semua modal yang kita miliki sehingga ini bukan hanya program pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia,” tandas Ketua Satgas, Budi Gunadi Sadikin.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki menjelaskan bahwa pemerintah fokus membantu para pelaku UMKM yang masih dapat tumbuh dan memiliki permintaan, meskipun turun. Sementara bagi UMKM yang tidak dapat bertahan masuk ke dalam golongan miskin baru, sehingga akan diberikan bantuan sosial (Bansos) untuk membantu kehidupan sehari-hari para pelaku usaha.
“Penyerapan tenaga kerja UMKM cukup tinggi. Paling tidak, kalau kita address, maka kita bisa memperkecil angka pengangguran. Supaya efektif dalam membantu UMKM sebagai pilar ekonomi nasional di tengah pandemi, memang seluruh resources pemerintah diarahkan ke UMKM yang masih bisa bertahan. Kalau tidak bisa bertahan, maka didorong untuk masuk ke bansos. Kalo misalnya masih bisa growing harus disupport habis-habisan,” jelasnya dalam diskusi.
Hingga awal September 2020, pemerintah melalui Bank BRI telah menyalurkan Bantuan Presiden sebesar 2,4 juta kepada 1,6 juta pelaku usaha kecil dan mikro. Menurut Supari selaku Direktur Bisnis Mikro BRI yang turut hadir pada diskusi, bantuan pemerintah langsung dikirim ke rekening pelaku usaha tanpa dipungut biaya apapun.
* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu
Leave a Reply