DEPOK, KalderaNews.com – Kebijakan zonasi adalah strategi untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang kompleks di Indonesia. Jika selama ini pemerintah melakukan pendekatan yang sifatnya makro, maka dengan zonasi, penyelesaian permasalahan pendidikan menggunakan pendekatan mikro di setiap zona.
“Selama ini kita melihat persoalan pendidikan itu terlalu makro, karena makro maka tidak fokus. Tapi nanti kalau sudah diiris menjadi lebih dari 4.800 zona, nanti akan kita selesaikan di masing-masing irisan itu,” tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyatakan bahwa di Depok baru-baru ini.
Melalui pendekatan mikro, Mendikbud meyakini para pemangku kepentingan pendidikan dapat mengidentifikasi sekaligus memberikan solusi permasalahan secara lebih mendalam. Dicontohkannya, isu mengenai distribusi guru, sarana prasarana, maupun sebaran peserta didik yang tidak merata.
Di tengah perbedaan pandangan mengenai untung ruginya penerapan sistem zonasi, ada harapan bahwa sistem zonasi ini akan mewujudkan pemerataan mutu pendidikan.
Terutama di daerah-daerah, tidak hanya pada 1 atau 2 sekolah favorit atau unggulan saja, tetapi harapannya juga setiap zona ada sekolah yang bagus.
Mendikbud menambahkan sebagai badan publik maka sekolah negeri harus menerapkan prinsip non-rivalry, non-excludability, dan non-discrimination. Maka, favoritisme pada sekolah dianggap tidak tepat.
“Nanti itu semestinya yang unggul bukan sekolah, tetapi individu-individu siswa. Dan itu bisa terjadi di semua sekolah. Nanti akan terukur kinerja sekolah,” tandasnya. (LF)
* Jika merasa artikel ini bermanfaat, silakan dishare pada saudara, sahabat dan teman-temanmu.
Leave a Reply